Tribun

5 Fakta Ramai Oknum Mengintimidasi Warganet, Buntut Cuitan Polisi Diganti Satpam

Unggahan seorang wargnet Twitter menyebut polisi diganti satpam berbuntut panjang, Kapolri disinggung hingga oknum polisi

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Wahyu Gilang Putranto
5 Fakta Ramai Oknum Mengintimidasi Warganet, Buntut Cuitan Polisi Diganti Satpam
Tribunnews.com
Ilustrasi Polisi. 

Ia menyatakan satpam bank swasta jauh lebih sopan dan santun dibandingkan oknum personel Polri.

"Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA aja gaksih,” cuit akun tersebut.

Kicauan itu pun menuai pro dan kontra di sosial media.

2. IPW Singgung Program Presisi Kapolri

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan sambutan usai meninjau vaksinasi Covid-19 untuk 10.000 pekerja media di Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia, Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021). Dalam kunjungannya, Kapolri mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan Kompas Gramedia. Tribunnews/Irwan Rismawan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan sambutan usai meninjau vaksinasi Covid-19 untuk 10.000 pekerja media di Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia, Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021). Dalam kunjungannya, Kapolri mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan Kompas Gramedia. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan soal netizen pengkritik 'Anggota Diganti Satpam Bank' yang mendapatkan ancaman kekerasan di media sosial.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri menindak jika ada anggotanya yang turut terlibat mengancam kekerasan terhadap masyarakat yang mengkritik Polri.

"IPW mendorong agar Kapolri menindak anggotanya yang merespon kritikan warga masyarakat dengan ancaman,"  kata Sugeng saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2021).

Kapolri, kata Sugeng, diminta untuk menindak tegas jika ada personel yang terlibat.

Menurut Sugeng, kasus ini telah mencoreng nama baik Polri.

"Tindakan tegas tersebut harus segera dilakukan karena tindakan intimidasi atau ancaman adalah gaya-gaya pemerintahan otoriter. Selain merusak citra Polri juga akan membuat ketidakpercayaan pada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi," ujarnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas