TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem di desa telah disiapkan melalui berbagai skema.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pengembangan dan pelibatan warga desa dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk memastikan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai.

"BUMDes yang paling banyak berkontribusi untuk pembangunan desa dan penguatan ekonomi warga desa. Apalagi, pada 2021 sebanyak 45.233 BUMDes yang masih aktif telah mempekerjakan lebih dari 20 juta orang dengan omset Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir. Oleh karena itu, saya optimis angka nol persen kemiskinan ekstrem akan terwujud di tahun 2024," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, menjelaskan ada beberapa cara lain dalam rencana aksi Kemendes PDTT untuk mencapai target tersebut.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Pertashop, Menteri BUMN Apresiasi UMKM dan BUMDes

Selain pelibatan secara langsung masyarakat di BUMDes, Kemendes PDTT juga akan meningkatkan pendapatan warga desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan dengan sejumlah program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga desa.

Gus Halim mengatakan, untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem itu tidaklah dimudah.

Namun, sesuatu yang tidak mudah pasti bisa dilampaui dengan tekad kuat dari desa yang ingin mengalami kemajuan dalam meningkatkan ekonomi, sehingga diyakini target itu akan bisa tuntas hingga tahun 2024.

"Menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugasnya masing-masing. Saya optimis, kemiskinan ekstrem nol persen hingga tahun 2024 di level desa itu akan terwujud. Karena desa itu pasti bisa," katanya.

Menurut Gus Halimi, desa adalah sumber identifikasi masalah, akar pemasalahan pembangunan dimiliki oleh desa.

atas mayoritas permasalahan dapat dipecahkan dari desa.

Karena desa mendominasi sebagian besar permasalahan di Indonesia.

Dari aspek kewilayahan, 74.961 desa di Indonesia melingkupi 91 persen wilayah seluruh Indonesia.

Sedangkan dari aspek kependudukan terdapat sebanyak 43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa.