Tribun

Wakil Ketua Komisi II DPR Minta ATR/BPN Kebut Pembuatan Sertifikat Tanah Masyarakat

Junimart Girsang kembali mendesak Badan Pertanahan Nasional dan Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat tanah.

Penulis: chaerul umam
Editor: Wahyu Aji
Wakil Ketua Komisi II DPR Minta ATR/BPN Kebut Pembuatan Sertifikat Tanah Masyarakat
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang kembali mendesak Badan Pertanahan Nasional dan Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) untuk mempercepat proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah oleh masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan.

Tujuannya untuk menekan angka konflik horizontal ditengah masyarakat yang disebabkan oleh masalah pertanahan.

"Proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah oleh masyarakat, harus dipercepat dan dijadikan prioritas. Jangan sampai sebaliknya, hingga ada masyarakat yang merasa dipersulit. Ini harus, untuk mencegah konflik ditengah masyarakat akibat masalah pertanahan," kata Junimart dalam kegiatan Reses tahap II TA.2021 di kantor Bupati Simalungun, Senin (18/10/2021).

Legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan dalam hal pertanahan, pemerintah hanya sebagai pihak yang menguasai tanah.

Namun untuk kepemilikan tanah, sepenuhnya adalah rakyat, dasarnya adalah pasal 33 UUD 1945.

"Karena Negara hanya menguasai tanah, sedangkan kepemilikannya tetap masyarakat. Karena tanah harus pro rakyat, tanah untuk mensejahterakan rakyat," ucapnya.

Lebih lanjut, Junimart meminta agar Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Simalungun senantiasa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam setiap proses percepatan pembuatan sertifikat kepemilikan tanah masyarakat.

Dia berharap konflik-konflik pertanahan sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah tidak terjadi di kabupaten Simalungun.

Baca juga: KPK dan Kementerian ATR/BPN Sepakat Tutup Celah Korupsi Sektor Pertanahan

"Supaya di Simalungun tidak terjadi seperti di Riau, dimana ada ribuan sertifikat tanah masyarakat dibatalkan dan menjadi HGU, jadi Kawasan Hutan. Kementeria  KLHK itu mengurusi hutan, bukan meniadakan hak atas tanah rakyat. Jadi ini jangan sempat terjadi Kabupaten Simalungun," pungkasnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas