TRIBUNNEWS.COM - Dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut kondisi politik Indonesia memburuk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Herzaky berdasarkan hasil-hasil survei SMRC baru-baru ini.

Hasil survei SMRC dari bulan September 2019 ke September 2021, dari total keseluruhan responden, 26,8% menilai kondisi politik baik/sangat baik.

Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan periode survei sebelumnya, yakni 41%.

Sebaliknya, terjadi peningkatan terhadap responden yang menilai buruk/sangat buruk.

Yakni yang semula 14,5% meningkat menjadi 24,4%.

Melalui hasil survei ini, kata Herzaky, berdasarkan hasil survei lembaga internasional Freedom House indeks demokrasi Indonesia dinilai rendah.

Baca juga: Dua Tahun Sukses Atasi Pandemi, NasDem Bangga dengan Prestasi Jokowi-Maruf Amin

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Daerah Fokus Pada Produk Unggulan Sendiri

Bahkan menurut Herzaky, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara partly free.

Ini sangat menurun bila dibandingkan dengan era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelumnya.

"Hasil survei ini pun mengkonfirmasi rendahnya indeks demokrasi Indonesia menurut Freedom House yang terus menurun tiap tahunnya."

"Bahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara bebas atau Free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia selalu di kategori negara partly free," ujar Herzaky dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (20/10/2021).

Penilaian Partai Golkar Berbeda dengan Demokrat

Mengutip Tribunnews.com, berbeda dengan Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai cukup berhasil mengendalikan pandemi Covid-19.

Termasuk dinilai berhasil dalam menjaga indeks demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Doli kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Indeks Demokrasi Cenderung Fluktuatif

"Kita termasuk negara yang tidak terjadi namanya peristiwa yang begitu ekstrem yang ketika beberapa negara lain itu tiba-tiba melonjak dan tidak terkendali. Alhamdullilah Indonesia negara yang dinilai berhasil untuk mengendalikan itu," jelas Doli.

Doli memahami bahwa selama dua tahun terkahir, masa pemerintahan memang sedang kesulitan, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

"Misalnya dampak dari pandemi dari naik turunya indeks demokrasi, saya kira itu juga akan sangat berpengaruh," tambah Doli.

Meski demikian, menurut Doli, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih konsisten menjaga indeks demokrasi.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Terus Memburuk, Perlu Kerja Keras

"Saya kira sejauh ini sejak reformasi sampai sekarang kita masih bisa konsisten menjaga indeks demokrasi kita menjadi lebih baik, walau terjadi fluktuasi itu biasa saja," jelas Doli.

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Capai 61,7%

Hasil survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 61,7 persen.

Pencapaian tersebut menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan Jokowi dalam menangani pandemi dan dampak sosial-ekonominya.

Penjelasan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif CPCS, Tri Okta S.K., Rabu (20/10/2021).

“Bersama dengan berangsur pulihnya pandemi Covid-19 di Tanah Air, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pun cukup tinggi mencapai 61,7 persen," jelas Tri Okta dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf, PKS Soroti Kualitas Demokrasi hingga Kinerja Penegakan Hukum 

Ini karena pemerintah benar-benar mengupayakan pengendalian Covid-19.

Seperti ketika terjadi lonjakan gelombang kedua di bulan Juli 2021 kemarin, penambahan kasus harian mencapai 50 ribuan.

Pemerintah kemudian memutuskan penerapan PPKM Darurat.

Pembatasan mobilitas penduduk pun dilakukan, mengingat penyebaran varian delta sangat cepat.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua bulan, pemerintah Indonesia telah berhasil menekan laju penularan Covid-19 dengan jumlah kasus turun jauh di bawah 1.000 kasus per hari.

Dan akhirnya pemulihan pandemi di Indonesia berlangsung lebih cepat daripada sejumlah negara tetangga.

Kini, pemerintah telah banyak melonggarkan kegiatan masyarakat, termasuk di ibu kota yang telah turun ke status PPKM level 2.

Sebanyak 9 kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali berhasil masuk ke PPKM level 1 dan 54 lainnya berada di level 2.

Sudah tidak ada lagi daerah yang berada pada level 4 di wilayah yang kerap menjadi episentrum Covid-19 tersebut.

(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha Candraditya/Reza Deni/Vincentius Jyestha Candraditya)