Tribun

Golkar Bakal Lebih Antisipatif Cegah Kader Terjerat Persoalan Hukum di KPK 

Doli menegaskan, kader yang terjerat kasus korupsi tidak terkait dengan kebijakan partai. 

Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Golkar Bakal Lebih Antisipatif Cegah Kader Terjerat Persoalan Hukum di KPK 
tangkap layar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader Partai Golkar terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu yang tak lama.  

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra sebagai tersangka terkait suap perkebunan. 

Sebelum Andi Putra, KPK juga menetapkan tersangka eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Bupati Musi Banyuasin sekaligus Ketua DPD Golkar Sumsel serta anak dari Alex Noerdin, Dodi Reza Alex Noerdin. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya bakal melakukan upaya pencegahan agar kader beringin tak terlibat kasus korupsi.

Baca juga: Pimpin Partai Golkar, Airlangga Dinilai Sukses Solidkan Kembali Seluruh Kader Beringin

"Kami bertekad dengan beberapa peristiwa itu, ini akan menambah upaya kami agar lebih intensif mengantisipasi agar kader-kader kami tak terjebak lagi dalam masalah hukum itu," kata Doli ditemui di Kantot DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/10/2021). 

Doli menegaskan, kader yang terjerat kasus korupsi tidak terkait dengan kebijakan partai. 

Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan, kejadian tersebut merupakan persoalan pribadi. 

Di sisi lain, meski kader Golkar sudah tersangka, namun di dalam hukum tetap menganut asas presumption of innocence. 

"Jadi belum tersangka itu terbukti salah kemudian otomatis menjadi terdakwa atau terpidana. Prosesnya kan masih panjang. Oleh karena itu kita serahkan mekanismenya pada mekanisme yang berlaku. Kita hormati proses hukum para penegak hukum," ujarnya. 

Lebih lanjut, Doli mengatakan Golkar bakal terus menekankan soal clean goverment dan good governance melalui bimbingan teknis (bimtek) hingga pendidikan politik (dikpol) kepada para kader.

Sehingga para kader paham mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih. 

"Kita sering melakukan bimtek-bimtek, dikpol-dikpol mengundang bekerja sama dengan BPK, KPK. Itu menjadi salah satu upaya kami jika kader kami ini juga paham bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," pungkasnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas