TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo kerap menyampaikan pesan berulang saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet kerjanya.

Pesan berulang tersebut yakni meminta setiap rupiah yang keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dipastikan punya manfaat bagi ekonomi dan masyarakat.

Hal ini disampaikan Moeldoko dalam webinar bertajuk 'Bincang Stranas PK: Cegah Korupsi Pada Impor Pangan Strategis dan Sektor Kesehatan', Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Respons Anies Dapat Rapor Merah dari LBH Jakarta hingga Wagub DKI Pasang Badan

Baca juga: Ketika Jokowi Didoakan dan Diberi Pakaian Adat Dayak Kenyah Saat Tinjau Vaksinasi Door to Door BIN

"Dalam ratas, Presiden sering kali menegaskan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN semuanya harus dapat dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," terang Moeldoko.

"Itu sering kali disampaikan dalam setiap kegiatan ratas," sambung dia.

Berkenaan dengan itu, Moeldoko mengatakan 12 aksi pencegahan korupsi yang tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021/2022 dinilai relevan dengan pesan presiden tersebut.

Khususnya terkait peningkatan kemudian berusaha dan perizinan, pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi, serta peningkatan indeks persepsi korupsi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kendarai Rantis Sapa Masyarakat di Tarakan

Diketahui 12 aksi pencegahan korupsi dalam Stranas PK akan dilaksanakan oleh 42 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 42 pemerintah kabupaten/kota.

"Oleh karena itu, 12 aksi pencegahan korupsi yang ada di dalam Stranas PK 2021/2022 sangat relevan dan telah disusun sesuai arahan presiden," terang dia.

Menurutnya perbaikan tata kelola menjadi penting agar selain tak menimbulkan pembengkakan biaya ekonomi, tapi juga supaya tak ada ruang abu - abu yang bisa dimanfaafkan para pemburu rente.

"Perbaikan tata kelola ini penting karena apabila terus dibiarkan dan tidak segera dibenahi, hal ini berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan jadi ruang abu- abu yang kerap digunakan oleh para pemburu rente," pungkas Moeldoko.