Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA akan lebih efektif jika diberikan langsung dalam bentuk tunai.

Pahala mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya saat kebijakan tersebut dicanangkan, kemungkinan risiko yang ada adalah penerima subsidi tidak tepat sasaran.

Baca juga: Cek Status BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta Melalui bsu.kemnaker.go.id atau WA 081380070175

Pihaknya merekomendasikan dari 32 juta pelanggan yang akan menerima subsidi agar dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun sayangnya, kata dia, pelanggan di PLN belum semuanya pakai NIK karena data pelanggan dibuat jauh lebih dulu dibandingkan dengan NIK.

Baca juga: Krisis Energi Singapura Semakin Genting, Tiga Pengecer Listrik Gulung Tikar, Otoritas Bertindak

Dengan demikian, kata dia, dari 32 juta pelanggan penerima subsidi akhirnya harus dipadankan dulu dengan Dukcapil agar pelanggannya punya NIK.

Dari situ, lanjut dia, barulah data tersebut dipadankan kembali ke DTKS.

Sampai dua bulan lalu, kata dia, progres dari proses tersebut baru 8 juta dari 32 juta pelanggan.

Kemudian, lanjut dia, dari 8 juta pelanggan sudah terlihat bahwa 50 ribu orang di antaranya yang memiliki NIK ternyata memasang sambungan ganda atau mempunyai beberapa sambungan listrik.

Pihaknya memandang NIK sebagai instrumen yang bisa memperkuat dan mengefektifkan pelayanan publik terutama waktu pemerintah memberikan bantuan subsidi tambahan bagi masyarakat miskin di PEN.

Namun apabila data pelanggannya tidak memiliki NIK, kata dia, maka dipastikan subsidi tersebut kurang efektif.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menduga sampai sekarang masih banyak penerima yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: LOGIN bsu.kemnaker.go.id untuk Cek Status Penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta Secara Online

Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Sinergi Pengawasan PC-PEN yang ditayangkan di kanal youtube Itjen Kemenkeu pada Kamis (21/10/2021).

"Ke depan, kita lihat lagi bahwa subsidi listrik tarif 450 dan 900 yang sekitar Rp 50 triliunan mungkin tahun 2021 ini akan jauh lebih efektif kalau diberikan langsung ke orang miskinnya, dalam bentuk tunai misalnya. Itu diberikan langsung, sehingga PLN juga lebih mudah. Beberapa kajian juga sudah menunjukkan itu," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, PLN tidak perlu mengelola tarif subsidi tersebut.

"Lebih baik dia tarifnya sederhana tapi yang buat orang miskin berbasis DTKS dan NIK diberikan langsung ke yang bersangkutan. Kita percaya pasti jumlahnya jauh di bawah Rp 53 triliun," kata Pahala.