Tribun

Menag Yaqut Sebut Kementerian Agama Hadiah untuk Nahdlatul Ulama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
Menag Yaqut Sebut Kementerian Agama Hadiah untuk Nahdlatul Ulama
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas konferensi pers sidang isbat penetapan 1 Zulhijah dan Idul Adha 1442 Hijiriah, secara daring Sabtu (10/7/2021). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Kemenag, menurut Yaqut, bukan diperuntukan kepada umat Islam secara umum.
Hal tersebut diungkapkan oleh Yaqut pada di webinar "Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi" yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Yaqut awalnua menceritakan perbincangan dirinya dengan sejumlah stafnya terkait tagline Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal".

Dirinya menilai tagline tersebut kurang cocok. Salah satu stafnya, kata Yaqut, berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.

"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.

Kemudian Yaqut menanggapi bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," tambah Yaqut.

Menurut Yaqut, Kemenag muncul setelah KH Wahab Chasbullah menjembatani kelompok Islam dan nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Saat itu, Kelompok Islam menginginkan tujuh kata yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dipertahankan. Sedangkan kelompok nasionalis meminta tujuh kata tersebut dihilangkan.

"Kemudian lahir Kemeterian Agama karena itu. Wajar sekarang kalau kita sekarang minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga. Wajar saja. Tidak ada yang salah," ungkap Yaqut.

"Ada lagi yang mempermasalahkan kenapa mengafirmasi Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Saya bilang NU itu banyak dan besar. Banyak umatnya dan besar secara fisik badannya. Orang yang besar itu cenderung selalu melindungi yang lemah, yang kecil dan itu sifat NU," tambah Yaqut.

Baca juga: Biaya Umrah Diperkirakan Naik 30 Persen, Ini Penyebabnya

Politikus PKB ini mengatakan sikap Kemenag yang mengayomi semua agama justru menegaskan semangat NU yang sesungguhnya.

Sementara, saat ini Kemenag menjadi kementerian semua agama. Meski begitu, hal ini tidak menghilangkan unsur NU.

"Itu bukan menghilangkan NU-nya tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, moderat. Saya kira tidak ada yang salah. Saya kira itu menjadi landasan cara berpikir kami di Kemenag sekarang," kata Yaqut. 

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas