Tribun

Indonesia Menuju COP26, Komunitas Peduli Krisis Iklim Ajak Jokowi Bersama Cegah Darurat Emisi

Indonesia diharapkan telah menurunkan emisi agar dapat meraih NZE sebelum 2060. Namun 91% transportasi domestik saat ini masih didominasi energi fosil

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Indonesia Menuju COP26, Komunitas Peduli Krisis Iklim Ajak Jokowi Bersama Cegah Darurat Emisi
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar (kiri) dan sejumlah duta besar negara sahabat usai melakukan penanaman pohon mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, Selasa (19/10/2021). Dalam kunjungan kerjanya ke Kaltara, selain menanam mangrove, Presiden Jokowi juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara door to door (pintu ke pintu) di Kelurahan Karang Rejo dan vaksinasi untuk pelajar di SMPN 1 Kota Tarakan, serta menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kuliner Sebengkok, Kota Tarakan. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev 

Sebagai negara dengan tutupan hutan tropis luas, Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya yang bakal menentukan arah untuk menghadapi krisis iklim.

Misi sedemikian dapat dirintis pada 31 Oktober–12 November 2021 dalam acara UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ke-26 yang bakal digelar di Glasgow, Skotlandia.

COP26, sebagai bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Merupakan forum tingkat tinggi signifikan bagi 197 negara, untuk membahas perubahan iklim global dan rencana menghindari Krisis Iklim. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir di sana.

Namun, menyumbang peran dalam hal sebegitu besar bukan perkara mudah. Indonesia perlu berinovasi dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai target dimaksud.

Indonesia diharapkan telah menurunkan emisi agar dapat meraih NZE sebelum 2060. Di sisi lain, 91% transportasi domestik saat ini masih didominasi energi fosil.

Dampak praktik tersebut buruk bagi lingkungan, sosial, dan keuangan negara. Seperti kerusakan hutan, korban lubang tambang, dan besarnya impor BBM.

“Indonesia perlu transisi secara menyeluruh dari sumber energi berbasis fosil ke energi bersih dan terbarukan,” kata Program Manager Energy Transformation, Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo pada webinar secara virtual, Kamis (27/10/2021).

Maka dalam kegiatan yang sama, Komunitas Peduli Krisis Iklim meminta pemerintahan Joko Widodo, pertama memastikan arah pembangunan ekonomi hijau yang inklusif.

Kedua, berkeadilan, berorientasi pada pertumbuhan kesejahteraan, dan responsif terhadap Krisis Iklim. Melalui pemenuhan ambisi Net Zero Emission lebih cepat dari 2060 melalui peta jalan yang jelas dan terukur.

Selain itu memastikan peralihan segera dari sumber energi berbasis fosil seperti batu bara dan turunannya menuju energi terbarukan, dengan kebijakan transisi energi yang inklusif, terdesentralisasi, terukur, dan berkeadilan.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas