Indonesia diharapkan telah menurunkan emisi agar dapat meraih NZE sebelum 2060. Di sisi lain, 91% transportasi domestik saat ini masih didominasi energi fosil.

Dampak praktik tersebut buruk bagi lingkungan, sosial, dan keuangan negara. Seperti kerusakan hutan, korban lubang tambang, dan besarnya impor BBM.

“Indonesia perlu transisi secara menyeluruh dari sumber energi berbasis fosil ke energi bersih dan terbarukan,” kata Program Manager Energy Transformation, Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo pada webinar secara virtual, Kamis (27/10/2021).

Maka dalam kegiatan yang sama, Komunitas Peduli Krisis Iklim meminta pemerintahan Joko Widodo, pertama memastikan arah pembangunan ekonomi hijau yang inklusif.

Kedua, berkeadilan, berorientasi pada pertumbuhan kesejahteraan, dan responsif terhadap Krisis Iklim. Melalui pemenuhan ambisi Net Zero Emission lebih cepat dari 2060 melalui peta jalan yang jelas dan terukur.

Selain itu memastikan peralihan segera dari sumber energi berbasis fosil seperti batu bara dan turunannya menuju energi terbarukan, dengan kebijakan transisi energi yang inklusif, terdesentralisasi, terukur, dan berkeadilan.

Ketiga, adanya penguatan upaya perlindungan ekosistem alam. Termasuk menghentikan alih guna lahan yang tidak selaras dengan aspirasi Indonesia mencapai Net Zero Emission lebih cepat dari 2060.

Keempat, membuat pengelolaan sampah yang menyeluruh, mulai dari pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Kelima, memastikan Indonesia menjadi negara tujuan investasi hijau yang inklusif, berkeadilan serta berkelanjutan. Dengan memperbesar insentif aliran pendanaan hijau dan disinsentif pendanaan kotor.