TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan RI, Dr. Moeldoko untuk segera mencari solusi atas berbagai persoalan garam rakyat. 

“Kesulitan masyarakat termasuk petani garam, harus segera kita selesaikan melalui koordinasi dengan  Kementerian/Lembaga terkait,” kata Moeldoko dalam rapat kerja para tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (27/10/2021).

Menurut Moeldoko, tugas dari Presiden ini disampaikan akhir pekan lalu.

Secara khusus Presiden memberi perhatian dari berbagai sisi yang sedang dialami para petani garam. 

Saat bertemu Presiden, Moeldoko menyampaikan bahwa informasi terkait kesulitan petani garam diperolehnya setelah bertemu dan berdialog langsung dengan para petani garam di wilayah pantai utara. 

Pada kunjungan kerja Moeldoko di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon awal oktober lalu, mantan Panglima TNI itu menampung berbagai keluhan petani.  

Baca juga: Pengamat Apresiasi Atensi Kepala KSP Moeldoko kepada Petambak Garam

“Desa Rawaurip itu sentra penghasil garam terbesar. Tapi harga garam di sana anjlok karena belum adanya harga dasar. Petani saat ini juga menghadapi ancaman banjir rob akibat wilayah pesisir pantai mengalami abrasi. Belum lagi akses menuju lahan garam juga rusak,” terang Moeldoko. 

Terkait anjloknya harga garam rakyat akibat kebijakan impor garam industri, KSP sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kemenkomarves dan kementerian/lembaga membahas tata niaga garam.

“Jadi kedepan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga melainkan langsung ke industri atau produsen. Harapannya impor garam tidak menghancurkan pasar yang bisa berdampak pada anjloknya harga garam rakyat,” lanjut Moeldoko. 

Sebagai informasi, dalam 5 tahun terakhir, harga garam rakyat mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Jika pada 2020 harga garam masih mencapai Rp 600 per kilogram pada waktu panen, di tahun 2021 harga garam rakyat anjlok menjadi Rp 100 – 200 per kilogram.