TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan ideologi Negara Islam Indonesia (NII) dan ideologi radikal takfiri lainnya sesat.

Nurwakhid mengatakan hal tersebut di antaranya juga berkaca dari kasus yang baru-baru ini muncul di Garut di mana 59 anak diduga dibaiat oleh NII.

Menurutnya, fatwa tersebut diperlukan agar ada resistensi sosial yang kemudian dapat mendorong lahirnya regulasi yang melarang ideologi atau paham-paham radikal keagamaan tersebut di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam Live Talk Show Tribun Network bertajuk: Mewaspadai Paham Radikalisme pada Jumat (29/10/2021).

"Jadi kami mengharapkan agar MUI segara membuat fatwa bahwa ajaran ini adalah menyesatkan atau ajaran sesat. Supaya ada resisten sosial sampai adanya regulasi yang melarang ideologi NII ini atau ideologi takfiri ini," kata dia.

Nurwakhid juga menjelaskan peran lain yang bisa dilakukan oleh para ulama dan tokoh agama dalam mencegah radikalisme.

Baca juga: BNPT Akan Reedukasi dan Rehabilitasi Ideologi 59 Anak di Garut yang Diduga Dibaiat NII

Upaya tersebut, kata dia, adalah dengan membangun kesiapsiagaan nasional.

Kesiapsiagaan nasional tersebut, kata dia, tidak hanya dipahami sebagai kesiapsiagaan fisik, pasukan, manajemen dan sebagainya tetapi juga kesiapsiagaaan ideologi. 

Hal itu karena, kata dia, akar masalahnya dari problem radikal terorisme adalah ideologi yang menyimpang atau terdistorsi.

Merujuk pada pertemuan ulama internasional dalam sebuah konferensi internasional pada Februari 2021, disebutkan bahwa ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi Indonesia adalah paham yang dibangun atas manipulasi dan distorsi agama.

Maka, kata dia, kesiapsiagaan nasional adalah kesiapsiagaan ideologi dengan segenap elemen bangsa khususnya para ulama dan tokoh agama menyiagakan ideologi mayoritas masyarakat Indonesia yang masih moderat namun tetap berpotensi terpapar.

Upaya tersebut, kata dia, di antaranya bisa dilakukan para tokoh agama dengan melalukan moderasi beragama, moderasi berbangsa, tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sejarah bangsa dengan pendekatan agama.

Menurutnya upaya tersebut harus dilakukan dengan pendekatan agama karena selama ini kelompok radikal selalu memanipulasi agama, membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. 

"Maka dengan pendekatan agama yang kaffah (menyeluruh), yang benar, yang baik, ini akan menghilangkan celah pendikotomian mereka," kata dia.