Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menanggapi aksi demonstrasi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi mahasiswa serta masyarakat umum, yang menilai pemerintah saat ini bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat dan tidak melibatkan rakyat. 

Sebelumnya, pada aksi di kawasan Patung Kuda tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021), Gerakan buruh menyebut kalau saat ini rakyat oleh pemerintah hanya dibutuhkan ketika Pemilihan Umum (Pemilu). 

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, hal itu juga terjadi karena kritisisme publik dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan terbilang masih rendah. 

Sehingga apa yang menjadi janji-janji politik saat kampanye banyak yang tidak terpenuhi. 

"Malah ini membuat calon presiden atau calon kepala daerah cenderung asal membuat janji politik, hanya sekadar untuk surga telinga bagi masyarakat, karena tidak pernah ditagih dan dievaluasi," kata Kamhar kepada Tribunnews.com, Jumat (29/10/2021). 

Baca juga: Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Maruf, Kata Buruh Lebih Banyak Gagalnya

Kamhar menjelaskan, misalnya pada Pemilu publik tak memegang rapor untuk mengevaluasi mana janji-janji politik yang telah ditunaikan dan dilunasi atau janji-janji palsu. 

"Rapor untuk menjadi dasar pengambilan keputusan apakah petahana bisa dilanjutkan atau diselesaikan," ucapnya. 

Namun demikian, Partai Demokrat menghormati hak buruh untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk dengan cara berdemontrasi. 

"Ketika aspirasi yang sebelumnya coba disampaikan secara dialogis atau melalui saluran lainnya cenderung tak diindahkan atau ditanggapi, yang pada akhirnya mesti menyampaikan dengan cara berdemonstrasi sekalipun belum tentu juga akan langsung ditanggapi atau direspon sesuai harapan," ujarnya.

Serikat Buruh: Rakyat Suaranya Hanya Dibutuhkan Saat Pemilu  

Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi mahasiswa serta masyarakat umum, menilai pemerintah saat ini bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat dan tidak melibatkan rakyat. 

Hal itu disampaikan massa aksi Gebrak saat menyampaikan pendapatnya di kawasan Patung Kuda tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021), dalam agenda mengkritisi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang juga bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. 

Juru Bicara Gebrak Nining Elitos mengatakan, hal itu dapat dibuktikan saat pemerintah mengesahkan Undang-undang Omnibus-Law Cipta Kerja yang sebenarnya tidak diaminkan oleh rakyat terutama buruh. 

"Itu realita, kita bukan hanya berasumsi. Contoh Omnibus Law UU Ciptaker, serikat buruh itu diundang ketika ingin diserahkan ke DPR," kata Nining. 

Kala itu kata dia, elemen dari buruh menyampaikan kritikan kepada pemerintah jika ingin melahirkan satu regulasi harus ada aturan mainnya yakni tertuang dalam UU Nomor 12/2011 tentang peraturan perundang-undangan. 

"Tapi prakteknya itu tidak dibuka secara umum, bagaimana pelibatan partisipasi publik keterbukaan yang bisa diakses oleh rakyat," ucapnya. 

Bahkan kata perempuan yang juga merupakan ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) itu, dirinya mendapati kesulitan untuk mendapatkan draft terkait UU yang dinilainya merugikan kehidupan buruh itu. 

Padahal dirinya merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang mewakili buruh di Indonesia. 

"Kita mendapatkan (draft itu) ketika sudah diserahkan kepada DPR, nah dimana kalau pemerintah kita yang selama ini dipilih rakyat menyatakan ingin mendengearkan suara rakyat? seharusnya kalau pemerintah mau mendengarkan suara rakyat sebelum dibuat konsep pun rakyat itu sudah diminta pendapat dan masukkannya, ini kan tidak," ucapnya.

Atas hal itu, Nining menyebut kalau saat ini rakyat oleh pemerintah hanya dibutuhkan ketika Pemilihan Umum (Pemilu). 

Setelah Pemilu itu selesai maka kata dia, rakyat akan dilupakan hak dan kewajibannya. 

"Kami menyimpulkan bahwa rezim hari ini mereka (pemerintah) butuh rakyat ketika Pemilu, ketika ingin meraih kursi kekuasaan, setelah itu rakyat dilupakan, itulah kondisi kita saat ini," tukasnya.