Tribun

Lewat JKN, Pemerintah Perlu Berikan Jamin Anggaran Kesehatan Khususnya pada Penderita Kanker

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut telah terbukti meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ratusan juta orang dalam hampir delapan tahu

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Lewat JKN, Pemerintah Perlu Berikan Jamin Anggaran Kesehatan Khususnya pada Penderita Kanker
TRIBUNNEWS.COM/DARYONO
Aplikasi JKN Mobile 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut telah terbukti meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ratusan juta orang dalam hampir delapan tahun.

Sistem JKN dirancang untuk memastikan setiap orang dapat memperoleh pengobatan sampai sembuh tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Bahkan orang asing yang legal tinggal di Indonesia harus mendapat layanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Setiap orang yang memiliki sakit ringan hingga berat harus mendapat pengobatan hingga sembuh.

"Itulah prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab," ungkap Ketua Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DR.PH dalam konferensi pers, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Kemendes Salurkan Bantuan untuk 19 Desa Wisata Penyangga DSP Mandalika

Menurutnya kanker pengobatan yang membutuhkan biaya yang tidaklah murah. Adanya program JKN menjamin semua obat yang secara medis efektif. Dan juga membantu pengobatan secara ekonomis yang harganya lebih murah dari pilihan obat yang ada.

Namun hal ini belum cukup dipahami berbagai pihak. Banyak penentu kebijakan yang masih memiliki paham yang keliru. Berpendapat bahwa JKN seharusnya tidak menanggung biaya pengobatan kanker.

"Ini pendapat keliru. Meskipun biaya pengobatan kanker mencapai satu milyar rupiah, JKN harus bisa menjamin karena persentase orang yang sakit kanker relatif sedikit, sehingga jika biaya digotong bersama tidaklah berat," katanya lagi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Ajak Seluruh Pihak Jaga Keberlangsungan JKN-KIS

Pemerintah menurutnya masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dana bagi semua orang. Negara seharusnya mampu menjamin semua penderita kanker mendapat pengobatan yang berkeadilan.

Tidak melihat harga satu obat atau layanan. Tetapi melihat kebutuhan orang dan membagi kontribusi harga pengobatan kanker kepada semua penduduk. Indonesia sesungguhnya mampu, tetapi sebagian pejabat belum punya pola pikir yang serupa.

"Sekitar 70% pasien kanker meninggal atau bangkrut setahun setelah diagnosis. Data WHO juga menyebutkan bahwa beban penyakit kanker lebih besar dibandingkan total beban penyakit tuberkulosis, HIV dan malaria. Ini merupakan tantangan penanggulangan kanker bagi semua pihak terkait,"pungkasnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas