TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang pertama kali dicanangkan tanggal 15 November 2016, di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, kini kembali digaungkan agar benar-benar menjadi budaya hidup sehat masyarakat.

Inisiatif ini dinilai relevan dengan upaya Pemerintah mencegah meluasnya penularan Covid-19 di masyarakat.

Agar bisa diakselerasi lebih kencang, gerakan GERMAS kini menggandeng banyak kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota.

Menurut Plt. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, drg. Kartini Rustandi, M.Kes GERMAS adalah kebijakan lintas sektoral, antar kementerian dan simpul masyarakat, pihak swasta, lembaga pendidikan serta media massa (pentahelix). Dalam implementasinya harus dilakukan secara kolaboratif.

“Jadi GERMAS bukan hanya program dan kegiatan kementerian/dinas kesehatan saja. Tapi lintas sektor dan bidang,”ujar Kartini, di Jakarta.

Dikatakan, implementasi GERMAS dilandasi kebijakan yang jelas, yakni Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Di dalam Inpres disebutkan kebijakan terpadu lintas sektor yang diamanatkan secara khusus kepada 3 menteri.'

Baca juga: Ajak Pemuda Jalankan Pola Hidup Sehat, Menpora Dukung Program Germaspora On Stage 2020

Yakni, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menteri Dalam Negeri.

Peran ketiga kementerian untuk mengkoordinir perencanaan, menyusun pedoman pelaksanaan, serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS.

Baca juga: Menlu RI Dukung Pandemic Treaty Untuk Pemerataan Vaksin

Dia mengatakan, amanat Inpres ini diimplementasikan lewat Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan GERMAS, SE Menteri PAN-RB Nomor 51 tahun 2017 tentang Pelaksanaan GERMAS di Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2796/SJ Kepada Bupati dan Walikota Perihal Dukungan Kemendagri terhadap Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Baca juga: Menko Airlangga: Presidensi G20 Jadi Kesempatan RI Bangkit dari Pandemi

Ketua Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) H Syarif Fasha mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh implementasi GERMAS dengan menguatkan dukungan kebijakan para bupati/walikota.

Namun dia mengingatkan, hingga saat ini masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki kebijakan pelaksaaan GERMAS.  Masih ada 323 kabupaten/kota belum memiliki regulasi GERMAS.

“Kami akan dorong kabupaten/kota, khususnya anggota AKKOPSI untuk menguatkan implementasi GERMAS melalui penerbitan regulasi,”ujar Walikota Jambi tersebut.

Menurut Fasha, komitmen kepala daerah sangat penting dalam mendorong suksesnya implementasi GERMAS di masing-masing daerah.

Pihaknya akan melakukan optimasi pelibata n kepala daerah, khususnya anggota AKKOPSI. Antara lain melalui sinkronisasi penilaian pelaksanaan GERMAS dalam penyelenggaraan Kota/Kabupaten Sehat.

Upaya lainnya melalui pengembangan dashboard monev dan memasukkan komponen GERMAS dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID)/disinsentif, serta peningkatan binwas umum dan teknis dari pusat ke daerah.

Kartini menambahkan, dalam pelaksanaanya di masyarakat, GERMAS masih menghadapi banyak tantangan.

Dari 22 kementerian/lembaga yang disurvei Kemenko PMK pada bulan Agustus 2020, sebanyak 57 persen kementerian/lembaga belum menerbitkan kebijakan pelaksanaan Germas.

Kemudian, 71 persen kementerian/lembaga belum memiliki fasilitas olahraga untuk karyawan dan 67% belum menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO, menyatakan, selain kepada kementerian dan lembaga, Inpres juga mengamanatkan kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk mengimplementaasikan GERMAS.

Menurutnya, peran dan dukungan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sangat penting, karena implementasi GERMAS secara nyata berada di tengah masyarakat.

“Kepala daerah dapat menguatkan dan melanggengkan implementasi GERMAS melalui dukungan kebijakan di wilayahnya,” ujar Imran.

Untuk mendorong partisipasi pemda, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan A KKOPSI dan SPEAK Indonesia sudah meluncurkan program Penguatan Advokasi Kebijakan dan Implementasi GERMAS di Daerah, Kamis (28/10/2021) yang digelar hybrid.

Kegiatan ini mengundang gubernur dan 497 bupati/walikota yang terdiri dari wilayah kegiatan GERMAS 2021 dan anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

Acara ini juga mengundang Kepala Bappeda dan OPD terkait, serta beberapa mitra pembangunan dan para pemangku kepentingan terkait GERMAS di pusat dan daerah.

Dikatakan Imran, kegiatan itu bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen dari para pemangku kepentingan yang beragam, khususnya pemerintah daerah prioritas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti media massa/media sosial, perguruan tinggi dan mitra serta organisasi masyarakat untuk menerapkan kebijakan GERMAS.

Dia mengakui koordinasi antara lintas program dan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dalam upaya pengendalian konsumsi rokok belum optimal.

Dari 34 provinsi, belum semua memiliki peraturan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dan belum melaporkan kegiatan GERMAS.