Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Independen Nasional (LSIN) merilis hasil survei terkait presepsi publik terhadap kinerja pemerintah dan menteri Kabinet Indonesia Maju, dalam diskusi daring bersama Dialektika Institute, Sabtu (30/10).

Berdasarkan hasil survei itu, terdapat lima kementerian yang dinilai memiliki kinerja terbaik menurut publik. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menduduki peringkat tertinggi dengan menteri berkinerja terbaik.

“Temuan kita ada lima kementerian yang menurut publik terbaik, dimulai dari Kemendikbud yang meraih 9%,” ujar Direktur Eksekutif LSIN, Yasin Mohammad dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).

Yasin menambahkan, temuan survei menyatakan Nadiem melalui kementeriannya dipersepsikan publik berhasil menjalankan belajar mengajar selama pandemi.

“Kita telusuri respon positif ke Kemendikbud yang mendapat poin bagus karena banyak sekali bantuan-bantuan pada masa pandemi yang bersentuhan langsung pada masyarakat, misalnya bantuan stimulus kepada siswa untuk belajar,” kata Yasin.

Baca juga: Nadiem Makarim Beberkan Penggunaan Platform Digital untuk Tingkatkan Kemampuan Bahasa Indonesia

Setelah Nadiem, empat kementerian lain yang mendapat nilai tertinggi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (8,4%), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (7,5%), Kementerian Pertahanan (6%), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (4,8%).

Survei yang digelar LSIN pada 8-15 Oktober 2021 ini dilaksanakan di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden.

Wawancara dilakukan melalui telepon dengan panduan kuesioner.

Tercatat selama pandemi Kemendikbudristek sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, baik bantuan terkait pandemi maupun terobosan kebijakan melalui Program Merdeka Belajar.

Misalnya bantuan kuota data internet bagi seluruh siswa, mahasiswa, guru dan dosen sejak September 2020, keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS.

Di masa pandemi Nadiem juga konsisten merilis program Merdeka Belajar yang kini sudah mencapai 13 episode.

Mulai dari kebijakan anggaran lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), KIP-Kuliah, dan pendaan untuk pendidikan tinggi, Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, hingga kanal budaya Indonesiana.