Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat merespons pernyataan kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual MS, Muhammad Mu'alimin perihal status kepegawaian MS di lembaga pengawas penyiaran tersebut.

Diketahui, Mu'alimin menyampaikan melalui keterangan pers bahwa kliennya dinonaktifkan serta diberikan surat penertiban oleh dari pimpinan KPI.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekretariat KPI Pusat Umri mengakui pihaknya memang mengeluarkan surat penertiban dan telah diberikan kepada MS serta para terduga pelaku.

Baca juga: Kuasa Hukum: MS Drop Setelah Terima Surat Panggilan dari KPI

Kata Umri, surat itu dikeluarkan pihaknya sebab kasus yang dialami MS dan menjerat para terduga pelaku hingga kini tak kunjung selesai.

Padahal kata dia, selama proses hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut, seluruh pihak yang terlibat telah dinonaktifkan, namun mereka tetap mendapatkan gaji.

"Jadi gini, itu surat sebenarnya spiritnya bukan pemecatan seperti apa. Tapi ini kan kasusnya sudah dua bulan. Belum ada kejelasan seperti apa mereka ini. Kemudian status mereka, MS maupun terduga pelaku ini kita nonaktifkan statusnya. Kemudian posisi nonaktif itu kita bayar full," kata Umri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Kuasa Hukum soal MS yang Berobat dengan Biaya Pribadi: KPI Egois Tak Dengarkan Keluhan Korban

Melalui keterangan itu, Umri menegaskan sekaligus menepis tudingan kalau MS telah dipecat menjadi karyawan KPI Pusat. Hingga kini kata dia status MS masih menjadi karyawan, namun sedang dinonaktifkan.

Menurut Umri, kondisi status MS maupun pelaku yang dinonaktifkanitu namun tetap digaji itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama.

Pasalnya kata dia, uang untuk memberikan gaji yang bersangkutan tersebut berasal dari negara.

"Kami melihat dua bulan kami gaji, posisi tidak (bekerja) ini, enggak mungkin sepanjang tahun kita bayar tapi gak bekerja. Untuk itu saya perlu komunikasi ke MS atau terduga pelaku," bebernya.

Baca juga: Tak Ada Bantuan KPI, Kuasa Hukum Sebut MS Periksa ke Psikiater hingga Beli Obat Pakai Uang Sendri

Kembali kepada persoalan surat penertiban, Umri mengatakan, surat yang dilayangkan pihaknya kepada MS dan terduga pelaku itu bermaksud untuk memanggil keseluruhannya agar kembali dapat bekerja meski proses penyelesaian kasus masih berjalan.

Tak hanya itu, keperluan untuk memanggil para pihak yang terlibat ke KPI melalui surat tersebut adalah untuk melakukan diskusi sekaligus menanyakan sudah sejauh mana proses yang dilalui.

"Apakah kehadiran itu MS ke saya, hadir ke saya, diskusi itu kan dinamikanya seperti apa," kata Umri.

"Artinya apa? Statusnya artinya gak nonaktif lagi. Kalau saya nonaktif terus, gaji dibayar terus, saya bermasalah nantinya," tukasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual di lingkungan kerja KPI Pusat MS, Muhammad Mu'alimin mengatakan, bahwa kliennya sudah menjalani pemeriksaan ke Rumah Sakit PELNI, Jakarta Barat.

Baca juga: UPDATE Kasus Pelecehan di KPI, Kuasa Hukum: Penyidik Masih Tunggu Hasil Tes Psikis MS di RS Polri

Mu'alimin menyebut keperluan MS melakukan pemeriksaan tersebut karena kliennya tersebut merasakan drop dalam dua hari terakhir.

"MS hari ini berobat ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS PELNI untuk memeriksa kondisi badannya yang sudah 2 hari terakhir drop," kata Mu'alimin dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11/2021).

Adapun salah satu faktor yang membuat badan MS drop kata Mu'alimin, karena menerima surat panggilan penertiban administrasi dari Sekretariat KPI.

Di mana, MS diminta hadir ke KPI karena selama dibebastugaskan MS masih diminta untuk absen datang dan pulang serta mengerjakan tugas via daring.

Baca juga: Besok, Komnas HAM Bakal Temui MS Korban Dugaan Pelecehan dan Perundungan di KPI

Panggilan penertiban itu dilakukan karena kata Mu'alimin, ada suatu hari MS tidak melakukan presensi karena kecemasan di dalam dirinya kembali kumat.

"Nah, ada 1 hari di mana MS alpha tidak absen 'keluar' karena trauma dan kecemasan sedang kumat, MS lagi istirahat, namun KPI langsung mengiriminya surat pemanggilan dengan alasan 'Penertiban' pegawai," katanya.

Lebih lanjut, Mu'alimin menyatakan, surat panggilan penertiban administrasi itu membuat kondisi tubuh MS menjadi down.

Lantas oleh karena itu, MS memutuskan untuk melakukan pemeriksaan tubuhnya ke Rumah Sakit PELNI dan tidak menghadiri panggilan dari KPI.

"Karena kondisi MS saat ini mengalami asam lambung naik, nyeri di ulu hati, stres, gangguan pencernaan, dan tensi darah naik, MS memutuskan tidak hadir di KPI karena berobat ke RS PELNI," tukasnya.