Mengenal PT GSI, Perusahaan Milik Luhut Binsar Pandjaitan yang Disebut Ikut Berbisnis PCR
Genomik Solidaritas Indonesia atau PT GSI tengah jadi sorotan. Ini karena perusahaan tersebut kepemilikan sahamnya dikaitkan dengan menteri Luhut.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua menteri Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke KPK, Kamis (4/11/2021) oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Luhut dan Erick diduga mengambil keuntungan dari PT Genomik Solidaritas Indonesia atau PT GSI dibisnis tes PCR.
Seperti diketahui, tes PCR terus digalakkan pemerintah untuk melacak penyebaran virus corona penyebab Covid-19.
Disisi lain, tes PCR juga menjadi syarat perjalanan.
PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI) adalah salah satu perusahaan swasta yang menjalankan bisnis tes PCR.
Menteri Luhut dan Erick memiliki saham secara tidak langsung di PT GSI.
Baca juga: Staf Khusus Wapres: Isu PCR Dinilai Kental Muatan Politis, Karena Dikaitkan Reshuffle
Berikut sejumlah fakta tentang PT GSI yang dirangkum Tribunnews.com, Jumat (5/11/2021).
Perusahaan patungan
PT GSI adalah perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020.
Sejumlah pengusaha besar patungan untuk membuat PT GSI.
Luhut diketahui memiliki saham di PT GSI secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Sedangkan Erick terkait PT GSI karena Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham.
Adaro adalah raksasa tambang batubara milik Garibaldi Thohir yang tak lain merupakan kakak Erick Thohir.
Selain Toba Sejahtera dan Adaro, pemegang saham PT GSI lainnya adalah Grup Indika milik Arsjad Rasjid yang kini menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026.
Bisnis Utama PT GSI
Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen.
Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.
Lab milik PT GSI bahkan terbilang sangat modern.
PT Genomik Solidaritas Indonesia / PT GSI membuka laboratorium tes PCR berstandar Biosafety Level (BSL) 2+.
Laboratorium GSI Lab ini dirancang untuk dapat memberikan pelayanan tes PCR yang tidak hanya berskala masif, tetapi juga memberikan hasil tes yang lebih cepat.
Selain membuka jasa layanan PCR dan antigen di lokasi laboratoriumnya di Cilandak, Jakarta Selatan, PT GSI juga menawarkan layanan datang ke rumah atau kantor (home service) untuk perusahaan maupun konsumen perorangan.
Selain Cilandak, bisnis pemeriksaan PCR dan antigen milik PT GSI juga tersebar di lokasi lainnya seperti Bintaro Tangerang, Kuningan Jakarta Selatan, Cengkareng, dan Depok.
Dikutip dari laman resmi GSI Lab, biaya tes swab PCR di PT GSI ditetapkan sebesar Rp 275.000.
Harga ini sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait batas tertinggi harga tes PCR.
Dengan tarif sebesar itu, hasil tes PCR bisa keluar di hari yang sama atau kurang dari 24 jam.
Bahkan, PT GSI bisa menerbitkan hasil tes PCR dalam waktu 12 jam.
Operasional GSI Lab juga tanpa libur selama tujuh hari, dari Senin sampai Minggu, dengan jam operasional dari pukul 08.00 - 21.00 WIB.
Masih menurut laman resmi GSI Lab, PT GSI ini mengklaim sudah memiliki lebih dari 1.000 klien dari berbagai perusahaan.
Tidak Pernah Meraup Keuntungan
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak pernah meraup keuntungan pribadi dari bisnis PCR yang dijalankan PT GSI.
Melalui Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Luhut mengklaim tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.
"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," ungkap Jodi.
Jodi juga menjelaskan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI.
Jodi menyebut, ada 9 pemegang saham berinvestasi di GSI.
"Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," imbuh dia.
Ia berujar, soal kenapa perusahaan Luhut ikut patungan membentuk PT GSI, hal itu semata dilakukan untuk tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan bisnis. "Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI," beber Jodi.
Sebaliknya, lanjut Jodi, melalui PT GSI pula, Luhut memiliki banyak sumbangsih dalam memberikan tes swab gratis untuk membantu pemerintah. Jodi bilang, pada masa-masa awal pandemi tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.
"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan," kata Jodi.
Saham Luhut di TOBA
Luhut selama ini dikenal sebagai pejabat tinggi negara yang lekat dengan bisnis batubara.
Sosok Luhut kerap dikaitkan dengan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, perusahaan yang belakangan berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk.
Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan energi ini memiliki kode emiten TOBA.
Dikutip dari laman resmi perusahaan, Luhut pernah menjadi pemegang saham mayoritas PT Toba Bara Sejahtera Tbk.
Kepemilikan Luhut di perusahaan itu dilakukan melalui PT Toba Sejahtera.
PT Toba Sejahtera merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada 6 Agustus 2004, dan saat ini bergerak di sektor pertambangan, energi, perkebunan dan properti.
Namun kemudian Luhut menjual sahamnya ke perusahaan asal Singapura Highland Strategic Holding Pte. Ltd.
Luhut sendiri mengaku sudah lama tak mengurusi bisnis TOBA setelah dirinya masuk ke pemerintahan.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu diketahui memiliki 99,98 persen saham Grup PT Toba Sejahtra.
Usai penjualan saham milik Luhut tersebut, masih menurut laman resmi perusahaan, struktur kepemilikan saham TOBA berubah.
Saham mayoritas dimiliki oleh Highland Strategic Holdings Pte. Ltd dengan porsi 61,79 persen. Pemegang saham terbesar kedua adalah perusahaan investasi Bintang Bara BV sebesar 10 persen.
Berikutnya adalah PT Toba Sejahtera sebesar 10 persen.
Pemegang saham lainnya yakni PT Sinergi Sukses Utama sebesar 5,1 persen, dan terakhir PT Bara Makmur Abadi sebesar 6,25 persen.
Keterkaitan Luhut dengan TOBA masih bisa dilihat dari struktur direksi perusahaan.
Ada nama Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Pandu Patria Sjahrir tak lain adalah keponakan Luhut.
TOBA sendiri selama ini dikenal sebagai produsen batubara terkemuka di Indonesia. Wilayah konsesinya banyak tersebar di Pulau Kalimantan.
Toba menggarap beberapa konsesi tambang batubara melalui beberapa anak usahanya seperti PT Indomining, PT Adimitra Baratama Nusantara, dan PT Trisensa Mineral Utama.
Selain bisnis batubara, perusahaan ini juga menggarap berbagai sektor lainnya seperti PT Perkebunan Kaltim Utama I yang bergerak di perkebunan kelapa sawit.
TOBA juga berekspansi ke bisnis pembangkit listrik lewat PT Gorontalo Listrik Perdana dan PT Minahasa Cahaya Lestari.
Bahkan, TOBA juga memiliki saham cukup besar di PT Paiton Energy, yang merupakan produsen setrum untuk PT PLN (Persero) atau Independent Power Producer (IPP) terbesar yang beroperasi di Indonesia.
Berlokasi di Paiton, pesisir Probolinggo, Jawa Timur, pembangkit listrik milik Paiton Energy memasok kira-kira 6 persen dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa.
Itulah profil perusahaan PT GSI yang dituding menjadi perusahaan Luhut dan Erick untuk mengeruk keuntungan di bisnis tes PCR.
Diusut KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjamin pihaknya akan mengusut laporan dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).
Diketahui, dugaan tersebut mencatut nama dua jajaran menteri Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Ia mengatakan, kini KPK tengah menelaah laporan dugaan bisnis tes PCR itu.
Tak hanya tes PCR, dia juga menyinggung menerima laporan dugaan penyelenggaraan Formula-E di DKI Jakarta.
"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi Formula-E dan tes PCR, kami sedang bekerja."
"Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," kata Firli, dikutip dari akun Twitter-nya, @firlibahuri, Kamis (4/11/2021).
Ia juga menekankan pihaknya perlu bukti yang cukup dalam mengusut dugaan bisnis tes PCR ini.
"KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi. Siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum."
"KPK tidak akan pandang bulu. KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," tambah dia.
Lanjutnya, kata Firli, KPK selalu mendengar masukan-masukan masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
"Kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi," jelas Firli.
Sumber: Kompas.com/Kontan.co.id/Tribunnews.com
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Profil PT GSI, Perusahaan Milik Luhut yang Berbisnis PCR"
