Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Indikasi Terlibat Bisnis Tes PCR, Jokowi Didesak Copot Erick Thohir dari Kursi Menteri BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir kembali jadi sorotan atas indikasi keterlibatan dalam bisnis tes PCR.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Indikasi Terlibat Bisnis Tes PCR, Jokowi Didesak Copot Erick Thohir dari Kursi Menteri BUMN
Tangkap layar kanal YouTube KompasTV
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir kembali jadi sorotan atas indikasi keterlibatan dalam bisnis tes PCR.

Ia jadi salah satu sosok pejabat negara yang dilaporkan ke KPK.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara meminta Presiden Joko Widodo segera merespons keterlibatan salah satu menterinya itu.

"Ada beberapa hal yang kami soroti dari kinerja Erick Thohir. Pertama, soal BUMN yang banyak alami kerugian, kedua dalam hal penyertaan modal negara (PMN), dan terakhir perihal adanya indikasi bisnis PCR," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).

"Segera lakukan tindak lanjut, jika tidak Senin mendatang siap-siap, kami akan aksi besar-besaran," tuturnya.

Jika Erick Thohir benar terbukti terlibat meraup untuk lewat bisnis tes PCR, menurutnya perbuatan tersebut tak lagi manusiawi. 

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Percaya Erick Thohir Tidak Terlibat Berbisnis PCR

Pada saat masyarakat kesulitan ekonominya di tengah pandemi, namun sejumlah pihak justru memanfaatkannya untuk meraup keuntungan.

Berita Rekomendasi

"Bagaimana bisa, di tengah krisis banyak hal seperti ini masih berkesempatan untuk cari untung dari masyarakat," terang Eko.

Selain indikasi keterlibatan bisnis PCR, Erick Thohir dinilai juga mencatatkan kinerja kurang baik bagi BUMN hingga membuat kebijakan yang merugikan negara.

BEM Nusantara mengkaji bahwa pada 2021, terdapat 8 BUMN yang menerima PMN dengan total Rp31,48 triliun dan di tahun 2022 ada 12 BUMN dengan total PMN Rp72,44 triliun.

Jika proyeksi tersebut berjalan terus sampai 5 tahun, maka negara total akan mengeluarkan anggaran Rp374,3 triliun lewat PMN.

"Itu data yang kami dapatkan dari hasil kajian," terang Eko.

Oleh karena itu, BEM Nusantara meminta Presiden Joko Widodi segera mengevaluasi Kementerian BUMN, dan mencopot Erick Thohir dari kursi Menteri BUMN.

"Kita menuntut Presiden Jokowi untuk copot Pak Erick Thohir dari jabatan dan segera lakukan evaluasi total kementerian BUMN," tegasnya.

Bila tak bersambut, BEM Nusantara mengancam akan menggelar aksi besar - besaran yang melibatkan seluruh aliansi mahasiswa pada Senin (8/11) mendatang.

"Kami akan turunkan seluruh anggota BEM Nusantara yang ada di daerah Jabodetabek, Jawa-Bali, Banten juga seluruh Indonesia," kata Eko.

“Harus dipahami bersama bahwa BUMN merupakan jantung keuangan negara, jadi jangan main-main dalam mengelola," pungkas dia.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas