TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka meminta Firli Bahuri Cs untuk mengusut dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia.

"Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu," ucap Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda, Tomy Tampati, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2021).

Tomy mengatakan pihaknya sudah sering melapor ke KPK soal dugaan penggelembungan pembelian pesawat itu. 

Namun, menurutnya, laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh KPK.

"Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," kata Tomy.

Tomy menyebut salah satu bukti yang pernah dilaporkan olehnya terkait penunjukkan konsultan untuk pengadaan pesawat secara langsung. 

Penunjukan langsung itu membuat negara mengeluarkan dana Rp800 miliar.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintah Wajib Menyelamatkan Garuda, Ini Alasannya

"Selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana disampaikan komisaris Garuda bahwa ada penunjukkan konsultan secara langsung nilainya Rp800 miliar. Kami harap KPK juga melakukan pengusutan," tutur Tomy.

KPK diharap segera mengusut dugaan rasuah di tubuh PT Garuda Indonesia. 

Menurutnya, borok perusahaan penyedia jasa penerbangan itu sudah sangat banyak.

"Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat, mesin pesawat yang pernah kami laporkan," kata Tomy.

Tomy siap dipanggil KPK untuk memberikan data lain. 

Serikat pekerja tidak mau Garuda Indonesia terus menerus menjadi buruk. 

Permainan amis di PT Garuda Indonesia ini juga diyakini sebagai salah satu penyebab pailit.

"Saya kira beban hutang sekarang ini kan akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. maka dari itu dikatakan ada korelasi jelas ada. ini yang harus ditelusuri oleh KPK," ujar Tomy.