Tribun

Gejolak di Partai Demokrat

AHY Angkat Bicara soal Mahkamah Agung Tolak Gugatan Kubu Moeldoko Mengenai AD/ART Partai Demokrat

AHY angkat bicara mengenai Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan judicial review AD ART Partai Demokrat yang diajukan pihak Moeldoko.

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
AHY Angkat Bicara soal Mahkamah Agung Tolak Gugatan Kubu Moeldoko Mengenai AD/ART Partai Demokrat
Tangkapan Layar Youtube Partai Demokrat
Ketua umum Partai Demokrat AHY dalam konferensi persnya secara virtual di YouTube Partai Demokrat, Rabu (10/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara mengenai Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan judicial review AD/ART Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Mewakili partainya, AHY menyambut baik keputusan yang dipilih MA ini.

Hal tersebut disampaikan oleh AHY saat konferensi pers Partai Demokrat yang disiarkan melalui Kompas TV, Rabu (10/11/2021).

"Atas berita baik itu, saya langsung mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan tentunya sebagai umat beragama, kami berkeyakinan semua terjadi atas kehendak Allah SWT."

"Alhamdulillah kami sangat menyambut baik keputusan ini, keputusan yang sebenarnya sudah kami perkirakan sejak awal," kata AHY secara virtual dari Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Uji Materi AD/ART Kandas, Kubu Moeldoko Kembali Akan Gugat Perubahan Nama Pendiri Partai Demokrat

Baca juga: Hari Pahlawan, Demokrat DKI Tabur Bunga di Atas Makam Ani Yudhoyono

Sebenarnya, kata AHY, pihaknya sudah menilai gugatan yang dilayangkan Moeldoko sangat tidak masuk akal. 

Tujuannya sangat jelas, yakni melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat kubu AHY.

"Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak karena gugatannya sangat tidak masuk akal."

"Judicial review AD/ART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan pihak Moeldoko melalui prosi-proksinya yang dibantu pengacara Yusril Ihza Mahendra."

"Padahal jika kita analogikan Padtai Demokrat ini sebagai aset properti, maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu."

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas