Tribun

KLB Partai Demokrat

Kuasa Hukum Demokrat Soal Gugatan Moeldoko Cs ke PTUN : Langkah Itu Tidak Tepat

Heru menyoroti terkait langkah gugatan yang dilayangkan Demokrat kubu KSP Moledoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan ke Mahkamah Agung (MA).

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Malvyandie Haryadi
Kuasa Hukum Demokrat Soal Gugatan Moeldoko Cs ke PTUN : Langkah Itu Tidak Tepat
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Kuasa Hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Heru Widodo, saat ditemui awak media di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Kamis (11/11/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Heru Widodo menyoroti gugatan yang dilayangkan Demokrat kubu KSP Moledoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan ke Mahkamah Agung (MA).

Heru menyebut, langkah itu tidak tepat, sebab yang digugat merupakan keberatan atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas kongres kelima Partai dan perubahan AD/ART partai.

Oleh karenanya MA dalam perkara gugatan ini kata dia, tidak menyetujui apa yang dilayangkan oleh kubu KLB Deli Serdang yakni terkait permohonan uji materi alias Judicial Review.

"Ini menunjukkan bahwa persoalan internal partai bukan diselesaikan di lembaga peradilan, bukan Judicial Review dan menurut kami juga bukan di PTUN," kata Heru saat ditemui awak media usai di PTUN DKI Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: AHY: Judicial Review AD ART Demokrat Akal-akalan KSP Moeldoko, Dibantu Yusril Ihza Mahendra

Heru lantas mengungkapkan seharusnya langkah yang ditempuh oleh para mantan kader yang keberatan atas hasil kongres partai yakni melalui tiga pintu.

Pertama kata dia, melalui diskusi dengan Mahkamah Partai yang menurut pengakuan Heru, diskusi tersebut selalu terbuka untuk seluruh kader partai.

"Tiga pintu sebagaimana yang perah kami sampaikan, pintu pertama digugat di mahkamah partai apabila ada anggota parpol yang berkeberatan terhadap keputusan hasil kongres," bebernya.

Selanjutnya, pintu atau upaya kedua jika putusan dari Mahkamah Partai tetap tidak diterima maka yang seharusnya dilakukan yakni sengketa partai politik.

Sengketa itu pun kata dia dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, mengingat lokasi dari Kantor DPP Partai Demokrat.

Baca juga: Kukuh Ingin Kembalikan Partai Demokrat ke Marwahnya, Kubu Moeldoko Siapkan Gugatan Lagi

Halaman
12
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas