Tribun

Minta Penguatan Aturan di Pelabuhan, Luhut: Siap Pidanakan Pihak Yang Melanggar

Luhut Binsar Panjaitan menyoroti terkait sistem kerja Pelabuhan di Indonesia yang masih tergolong berbelit-belit.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Minta Penguatan Aturan di Pelabuhan, Luhut: Siap Pidanakan Pihak Yang Melanggar
capture video
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan saat webinar bertajuk Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan yang disiarkan kanal YouTube Stranas PK official, Kamis (11/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyoroti terkait sistem kerja Pelabuhan di Indonesia yang masih tergolong berbelit-belit.

Padahal, menurut Luhut, Pelabuhan di Indonesia punya potensi yang sangat besar dalam sektor pendapatan negara.

Ia pun mencontohkan, bagaimana sistem kerja pelabuhan Indonesia masih kalah dengan Abu Dhabi, Dubai dan Singapura yang sudah sangat efisien. Terutama, dalam pemanfaatan teknologi.

Hal itu disampaikan Luhut saat webinar bertajuk Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan yang disiarkan kanal YouTube Stranas PK official, Kamis (11/11/2021).

"Semua karena disiplin, semua karena digitalisasi. Tren digitalisasi sudah terjadi di seluruh dunia dan berangsung di berbagai sektor," kata Luhut.

Luhut pun mengatakan, jika sistem kerja yang efisien di Pelabuhan sangat dibutuhkan. Mengingat, Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.

Baca juga: Menko Luhut Minta KPK Bikin Sistem yang Bisa Cegah Korupsi di Pelabuhan

"Pemerintah Indonesia berkomitem memangkas waktu dan biaya termasuk dengan memangkas borokrasi yang tidak perlu serta terus mendorong pelayanan yang unggul. Pelayanan unggul akan dinilai oleh pengguna jasa sehingga timbal balik pada produktifitas, efisien dan efektifitas pelabuhan itu sendiri," kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sistem yang efisien dalam mencegah praktik korupsi di Pelabuhan.

Ia juga mengatakan, bahwa telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk menyempurnakan  aturan soal Pelabuhan yang efisien.

"Untuk menyempurnakan aturan-aturan, bisa dipidanakan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada," tegas Luhut.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, ada empat masalah krusial yang harus diselesaikan di Pelabuhan Indonesia.

Pertama, soal otoritas pelabuhan yang tak menggunakam sistem aplikasi Inaportnet dalam setiap pemberian pelayanan. Hal ini tentu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Kedua, masih ditemukannya pemberian layanan jasa pelabuhan yang tidak terekam dalam sistem atau kata lain masih dilakukan secara manual. 

Ketiga, masih ditemukannya ketidak sesuaian, kebutuhan, kualifikasi kelembagaan dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. 

Keempat, masih bisa menemukan pelayanan jasa pelabuhan yang belum terintegrasi satu sama lain. Seperti layanan karantina dan belum tersedianya berbagai akibat dari keterbatasan sumber daya manusia.

Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas