"Sekitar 80 persen perdangan internasional ditransportasikan melalui laut. Laut sangat vital sekali. Kita tidak dapat menaifkan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan tidak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," kata Luhut.

Luhut menyebut masalah yang terjadi di Indonesia dapat menjadi pangsa pasar negara lain. Kata dia sistem pelabuhan yang memusingkan hanya bikin susah sistem perdagangan di Indonesia.

"Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkuranglah minat pebisnis berinvestasi dan berkurang lah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah," sambungnya.

Dia menegaskan Indonesia tidak bisa selamanya seperti itu.

"Ini menyebabkan masyarakat negara tersebut hanya jadi pangsa pasar negara yang lebih kompetitif. Apa kita mau terus begitu? Saya kira tidak," katanya.

Luhut meminta KPK membuat sistem yang bisa mencegah tindakan rasuah di pelabuhan.

KPK diminta memutar otak mencari cara paten untuk membuat sistem pelabuhan di Indonesia menjadi lebih ringkas. Ia tidak mau pelabuhan jadi ladang korupsi karena kurang pemantauan dari KPK.

"Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi keunggulan tersendiri dan menarik pemuatan internasional untuk singgah di pelabuhan Indonesia. Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK, kalau bisa buat pelabuhan efisien," ujar Luhut.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri menyebut masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam sistem pelabuhan di Indonesia.

Tentunya, terkait waktu serta biaya yang selama ini ditemukan tak sesuai dengan empelemntasi percepatan pembangunan ekonomi.

Firli mengatakan ada empat masalah krusial yang harus diselesaikan.

Pertama, soal otoritas pelabuhan yang tak menggunakam sistem aplikasi dalam setiap pemberian pelayanan.

"Masih ditemukannya otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi Inaportnet dalam pemberian pelayanan monitoring dan evaluasi, serta terintegrasinya dengan layanan badan usaha Pelabuhan," kata Firli.

Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan.