TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat melakukan audit, perhitungan ataupun penelitian soal dugaan bisnis tes PCR.

Seperti diketahui, dugaan tersebut telah menyeret nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengisi webinar yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM.

"Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya,” ucap Mahfud MD dikutip dari laman Kemenkopolhukam, Minggu (14/11/2021).

Mahfud MD menjelaskan, dirinya tak ingin membela Luhut maupun Erick.

Ia hanya ingin menjelaskan situasi yang terjadi pada waktu pandemi Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia.

“Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat," terang Mahfud MD.

Saat itu, kata Mahfud MD, Indonesia sangat kesusahan mencari alat-alat kesehatan.

Bahkan tak hanya Indonesia, dunia pun saat itu juga kesusahan dalam mencukupi kebutuhan alat kesehatan dan tak siap menghadapi pandemi Covid-19.

“Pemerintah berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik, untuk membeli APD dan obat-obatan. Kontroversi antar dokter, antar ahli agama, antar sosiolog juga semakin membuat masyarakat panik,” tambah Manfud.

Dalam keadaan seperti ini, banyak masyarakat yang tergerak untuk ikut berperan dalam menangani Covid-19, termasuk Luhut dan Erick.

Baca juga: KPPU Minta Pemerintah Transparan soal Perhitungan Harga Eceran Tertinggi Tes PCR

Dikatakannya Luhut, Erick, dan beberapa kawannya membentuk yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat test Covid dengan nama PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Penggagas PT GSI Angkat Bicara

Ketua Umum yang juga Penggagas PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Arsjad Rasjid angkat bicara menanggapi isu bisnis PCR yang menyeret nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Diketahui, isu bisnis PCR ini telah menyeret Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Arsjad menjelaskan, Luhut dalam hal ini, sama sekali tidak turut serta.

"Terus terang Pak Luhut itu tidak ikut-ikutan sama sekali. Saya bukan membela Pak Luhut atau mengalihkannya ke Pak Erick karena berbicara tentang ini saja (bisnis PCR) saya tidak pernah."

"Saya mau bicara apa adanya saja, profesional dari apa yang saya ketahui," jelas Arsjad dikutip dari Kompas Tv, Senin (15/11/2021).

Menurut Arsjad, publik semestinya tidak perlu mempeributkan terkait penjabat ingin menginvestasikan dananya dimana.

Baca juga: Kemenko Marves Beri Penjelasan Soal Kewajiban PCR Bagi Penumpang Pesawat

Lebih lanjut, kata mempersoalkan Arsjad, publik mestinya melacak dari mana asal dananya.

"Saya merasa, kalau asalkan itu uang dapatnya yang yang bener, orang mau menaruh di perusahaan mau investasi memangnya salah?"

"Yang harusnya di track itu kan harusnya dana itu awalnya dari mana, itu saja."

"Dan kalau orang sudah jadi pejabat, apa orang tidak boleh investasi? orang nggak boleh hidup lagi?" kata Arsjad.

Mengenai kenapa GSI dibuat sebagai perusahaan, Arsjad menyebut lantaran di Indonesia belum ada perusahaan yang bergerak untuk menghimpun para pelaku bisnis agar mau menyatukan visi dalam memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Terutama dengan modal usaha rintisannya sebagai kekuatan utama.

Baca juga: Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi Tuduhan Pejabat Terlibat Bisnis Tes PCR

"Itu karena entitas yang namanya perusahaan sosial itu belum ada (di Indonesia). Kalau di luar negeri (misalnya) Amerika itu sudah ada namanya B Corp, di Inggis dan Singapura (juga ada)."

"Sementara di Indonesia belum ada, yang dimana itu mempunyai wujud kedua-duanya, yakni social and price," kata Arsjad.

Bergerak Atas Nama Kemanusiaan

Peneliti Centre For Indonesian Progres (CIP) Irfan Ahmad Fauzi ikut menanggapi soal isu bisnis PCR yang turut menyeret nama pejabat negara, Erick Thohir.

Irfan menilai, tuduhan keterlibatan Menteri BUMN itu dalam bisnis PCR sengaja dibuat untuk menganggu penanganan pandemi yang sudah berjalan baik.

"Isu ini sengaja dimanfaatkan dan ditunggangi untuk menyerang pribadi Erick Thohir selaku menteri yang banyak terlibat dalam penanganan dampak pandemi Covid-19."

"Saat ini penanganan pandemi sudah berjalan di jalur yang benar, dibuktikan dengan rendahnya tingkat penularan Covid-19 di tanah air," kata Irfan dikutip dari Tribunnews.com, Senin (15/11/2021). 

Menururt Irfan, tuduhan yang dilayangkan kepada Erick Thohir itu tidak terbukti.

Mengingat, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang merupakan yayasan kemanusiaan itu tidak terbukti memonopoli tes PCR. 

Baca juga: Harga Tes PCR Dievaluasi, Kemenkes Bersama BPKP Tutup Celah Kepentingan Bisnis

Hal ini dapat dilihat dari kecilnya porsi layanan PCR dari PT GSI.

"Perlu diingat bahwa dari total 28,4 juta tes PCR di Indonesia, GSI hanya melakukan tes sebanyak 2,5 persennya."

"Dan saham yang ada dalam perusahaan GSI juga atas nama yayasan kemanusiaan bukan atas nama pribadi maupun perusahaan Erick Thohir," jelas Irfan.

Untuk itu, Irfan meminta agar semua pihak bisa menahan diri dari kegaduhan-kegaduhan yang sengaja diciptakan. 

"Jangan sampai pejabat takut mengambil terobosan kebijakan hanya karena isu yang dimainkan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab."

"Seharusnya terobosan-terobosan kebijakan untuk penanganan pandemi didukung bukan malah sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan," tambah Irfan.

Baca juga: Luhut Sebut Ada Motif Politik Terkait Pelaporannya ke KPK, Bantah Ambil Untung Bisnis PCR

Lebih lanjut, kata Irfan, masyarakat lebih baik fokus untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19

"Yang dibutuhkan saat ini adalah seluruh elemen bangsa fokus untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19."

"Isu-isu desktruktif yang sengaja diciptakan untuk menghambat penanganan Pandemi harus segera ditinggalkan," tegas Irfan.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam)