Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah membahas rincian kebijakan pengendalian Covid-19 selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Seluruh aktivitas dan mobilitas masyarakat diharapkan dapat terkendali untuk mencegah potensi peningkatan penularan selama periode libur panjang mendatang.

Bahkan kabarnya, akan ada seruan larangan untuk berlibur selama libur panjang Nataru tersebut.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejatinya perencanaan itu harus dikaji dengan komprehensif agar aturan yang akan ditetapkan tersebut matang.

"Agar kemudian juga nanti implementasi di lapangan oleh petugas bisa berjalan dengan baik, sehingga kemudian sosialisasi kepada masyarakat bisa tepat sasaran," kata Dasco kepada awak media saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Dukung Kegiatan Masyarakat pada Libur Natal dan Tahun Baru Asalkan Tetap Terkendali

Lanjut Dasco berharap, agar masyarakat nantinya dapat menaati segala apapun yang diputuskan pemerintah terkait dengan kebijakan saat libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Sebab, kebijakan itu dibuat kata dia, untuk kebaikan bersama dalam memitigasi lonjakan Covid-19, mengingat beberapa kasus meningkat di Indonesia usai libur panjang.

"Kita minta kepada masyarakat luas untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat dan tentunya apa yang sudah dikaji pemerintah itu tentunya yang terbaik buat masyarakat kita karena kalau libur-libur panjang itu laju Covid-19 bisa naik," ucapnya.

Lebih jauh, anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan kalau DPR akan selalu mendukung segala kebijakan pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19.

Itu didasari agar Indonesia tidak mengalami lonjakan kasus Covid-19 gelombang ketiga seperti halnya yang terjadi di beberapa negara.

"Kita sudah melihat bahwa di bebeeapa negara gelombang ketiga ini sangat parah, kita tidak inginkan di Indonesia terjadi seperti itu, apalagi kita mendapatkan informasi wisma atlet sudah mulai berdatangan untuk dirawat," tukasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan ke depan akan ada penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas yang diatur menyesuaikan data kasus dan kondisi riil di lapangan.

"Pada prinsipnya pemerintah akan tetap mendukung kegiatan masyarakat asalkan dilakukan secara terkendali," ujar Wiku dalam keterangan Pers virtual, Selasa (15/11/2021).

Disamping itu, ia menyampaikan selama satu pekan terakhir ini terdapat 20,37 persen kabupaten/kota, 21,9 persen Kecamatan dan 22,96 persen desa/kelurahan secara nasional yang melaporkan kepatuhan memakai masker kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau.

Sedangkan, terkait dengan kepatuhan menjaga jarak dalam sepekan terakhir terdapat 23,71 persen kabupaten/kota, 23,78 persen Kecamatan dan 21,91% desa/kelurahan secara nasional dengan kepatuhan kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau.

Baik di wilayah pulau Jawa - Bali dan non Jawa - Bali tingkat kepatuhan per kabupaten/kota mayoritas cukup tinggi.

Masyarakat dapat mengupdate kepatuhan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing di alamat https://covid19.go.id/monitoring-kepatuhan-protokol-kesehatan.

Kedepannya diharapkan pemerintah daerah setempat bersama dengan posko-posko yang terbentuk di bawahnya terus meningkatkan kegiatan pencatatan dan pelaporan di berbagai fasilitas publik.

"Khususnya menjelang periode nataru agar setiap potensi penularan Covid-19 dapat dicegah secara dini oleh masyarakat," pungkas Wiku.