TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setumpuk kritikan yang diarahkan politisi Gerindra Fadli Zon kepada Presiden Joko Widodo menuai kecaman.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diminta bersikap tegas menertibkan anak buahnya tersebut.

Organisasi masyarakat (ormas) sipil Barikade 98 bahkan mendesak Prabowo supaya memecat Fadli Zon.

Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan, sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada 23 Oktober 2019, para pendukungnya tak berhenti bersikap keras terhadap kebijakan Jokowi.

Sebagai ormas pendukung Jokowi, Benny menilai hal ini tidak sesuai dengan konsekuensi logis dan moral Partai Gerindra yang telah masuk sebagai partai koalisi pemerintah.

"Dalam pandangan Barikade 98 bahwa konsekuensi logis, bahkan moral dan etis, bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang Pilpres, maka sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus partai, wajib hukumnya memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah,” kata Benny saat jumpa pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Ditegur Prabowo Subianto karena Kritik Presiden Jokowi, Cuitan Fadli Zon di Twitter Libur 3 Hari

Benny mengatakan, sejak awal pihaknya meragukan sikap dari loyalis Prabowo yang bakal mendukung kebijakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Jokowi-KH. Ma’ruf Amin.

Namun demikian pemilihan sosok Menteri merupakan hak prerogratif Presiden, Barikade 98 menghormati keputusan Jokowi.

“Atas nama penghormatan kepada hukum ketatanegaraan, akhirnya kami menerima masuknya Prabowo di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di mana jabatan-jabatan Menteri, itu menjadi hak prerogatif Presiden,” ujar Benny.

Dalam kesempatan itu, Benny juga meminta kepada Prabowo untuk mengambil sikap tegas kepada Fadli Zon atas kritik kerasnya kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Luruskan Reaksi Prabowo Soal Kritikan Fadli Zon ke Jokowi, Habiburokhman: Bukan Marah Cuma, Teguran

"Katanya Prabowo sudah menegur, kami ingin teguran itu bukan basa-basi, karena ini publik untuk menunjukan bahwa Partai Gerindra tegas, sikap Fadli Zon juga enggak boleh munafik," kata  Benny,

Apalagi bila sikap kader partai justru bertentangan dengan sikap Ketum Partai yang bergabung dengan pemerintahan.

“Ultimatum Barikade 98 adalah pecat Fadli Zon dan jika tidak Prabowo lebih elok dan negarawan dia mundur dan hengkang dari kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin,” katanya.

Cuitan Fadli Zon di Twitter Libur

Akun Twitter pribadi anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon belum juga aktif sejak ramai kabar teguran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena mengkritik Presiden Joko Widodo.

Dari pantauan Tribunnews.com, akitivitas akun Twitter Fadli Zon terakhir me-retweet cuitan akun @zarazettirazr hari Sabtu (13/11/2021) pukul 17.51 WIB.

Belum ada unggahan baru di akun media sosial Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut hingga Rabu (17/11/2021) malam.

Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyindir Presiden Joko Widodo via Twitter lantaran sibuk meresmikan Sirkuit Mandalika saat banjir bandang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

Twit Fadli Zon beruah kritikan balik hingga teguran langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," tulis Fadli di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, seperti dilihat, Sabtu (13/11/2021).

Seperti diketahui, banjir yang menerjang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, memang terjadi lebih dari dua pekan.

Banjir Sintang belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam.

Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan bahwa teguran yang diberikan kepada Fadli Zon berasal dari arahan sang ketua umum Prabowo Subianto. 

Habiburokhman mengatakan teguran merupakan arahan Prabowo namun disampaikan ke Fadli Zon melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

"Ya (sesuai arahan Pak Prabowo). Tapi (disampaikan) melalui Pak Sekjen Ahmad Muzani," kata Habiburokhman, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (14/11/2021).

Baca juga: Sarankan Fadli Zon Tak Diam Ditegur Prabowo karena Kritik Jokowi, Pengamat: DPR Akan Semakin Mandul

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan sindiran Fadli Zon tidak mewakili sikap Fraksi ataupun Partai Gerindra. 

"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (14/11/2021).

Habiburokhman memastikan Gerindra telah memberikan teguran kepada anggota Komisi I DPR RI tersebut. 

Selain itu, Gerindra turut menyampaikan permohonan maaf jika pernyataan kadernya justru membuat tidak nyaman sejumlah pihak.

"Kepada beliau (Fadli Zon) sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," ucapnya. 

Teguran kepada Fadli Zon pun, disebut Habiburokhman adalah hal yang biasa jika memang yang bersangkutan melontarkan pernyataan yang dirasa kurang tepat.

Tak hanya Fadli Zon, dia menyebut seluruh kader pun akan ditegur jika melakukan hal serupa. 

"Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai Jubir Partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," tandasnya.

Fadli Zon diminta melawan

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menanggapi terkait teguran yang dilayangkan Partai Gerindra terhadap anggota DPR RI Fadli Zon.

Jamiluddin menyebut, teguran DPP Gerindra yang diketahui dilayangkan langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto kepada Fadli Zon karena mengeritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut disesalkan.

Sebab kata dia, dengan teguran tersebut Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai anggota partai yang duduk di DPR RI terlalu jauh.

Dia menilai Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri.

"Teguran DPP Gerindra itu akan membuat fungsi pengawasan anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra, akan semakin khawatir menggunakan hak fungsi pengawasannya," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (15/11/2021).

Jamiluddin beranggapan, jika nantinya mayoritas anggota DPR RI takut menggunakan hak fungsi pengawasan karena khawatir terkena teguran, maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi meyandang anggota DPR RI. 

Sebab kata dia, yang bersangkutan tidak akan lagi utuh melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPR RI.

Baca juga: Fadli Zon Ditegur Prabowo Subianto Usai Sindir Presiden Jokowi Soal Banjir Sintang

"DPR RI dengan sendirinya akan semakin mandul. Hal itu akan berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif akan semakin tidak berjalan," ucap Jamiluddin.

Lebih jauh, dia menyatakan kekhawatiran kalau nantinya lembaga Eksekutif akan semakin semena-semena bila pengawasan anggota DPR RI melemah serta akan semakin mendikte parlemen dan menjadikannya sebagai lembaga stempel semata.

"Kalau itu yang terjadi, DPR RI di era reformasi akan kembali fungsinya seperti di era Orde Baru. DPR RI hanya dijadikan lembaga untuk menyetujui semua kehendak eksekutif," kata dia.

Hal itu menurut Jamiluddin, akan membahayakan kelangsungan demokrasi di tanah air. 

Sebab, perbedaan pendapat dan kritik sudah dianggap sebagai membahayakan kelanggengan kekuasaan.

Atas hal itu, Jamiluddin mendorong Fadli Zon untuk setidaknya tidak diam atas teguran yang dilayangkan Partai Gerindra yang merupakan partainya sendiri guna menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Minta Maaf, Gerindra Tegaskan Sindiran Fadli Zon ke Jokowi Bukan Sikap Partai

"Fadli Zon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan. Fadli Zon harus berani menjadi martil demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di ranah air," tukasnya.

Sebagian berita tayang di Warta Kota: Ormas Pendukung Jokowi Ini Ultimatum Prabowo untuk Pecat Fadli Zon