Guna menjaga kontinuitas, kata Anton, tentunya baik Andika Perkasa maupun Dudung Abdurachman dapat saling bekerja sama dalam membangun SDM TNI AD yang lebih profesional.

Program tersebut, kata dia, merupakan bentuk dukungan dan implementasi konkret visi sentral pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yakni membangun SDM.

Dari survei tersebut, kata dia, setidaknya ada empat isu mendesak yang membutuhkan atensi, yaitu kedisiplinan, kesejahteraan, pendidikan dan keterampilan.

"Perbaikan dan penataan di empat isu ini secara pararel menjadi krusial mengingat TNI AD hingga kini memiliki satuan kewilayahan yang memungkinkan adanya gesekan langsung dengan masyarakat," kata Anton ketika dihubungi Tribun.

Baca juga: Marsekal Hadi Doakan Jenderal Andika Perkasa Agar Dapat Laksanakan Tugas Dengan Aman dan Lancar

Mengingat masih terjadi sejumlah insiden yang terkait pelanggaran hukum dan disiplin, lanjut dia, publik tentu menanti terobosan komprehensif yang akan dilakukan Dudung.

Perbaikan tersebut, kata dia, tentu saja bukan hanya sekadar melakukan penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup pada rekrutmen, pendidikan, karir dan kesejahteraan.

Selain itu, menurutnya keberlanjutan inisiatif dan program seperti keterbukaan proses rekrutmen personel TNI AD ada baiknya juga diperkaya dengan membuka hotline pengaduan yang melibatkan lembaga negara lain seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan ataupun juga kelompok masyarakat sipil.

"Hal menjadi penting untuk menunjukkan bahwa proses rekrutmen berjalan lebih terbuka dan fair," kata Anton.

Di sisi lain, menurut Anton pelaksanaan tour of duty dan tour of area yang menerapkan prinsip indiskriminasi juga patut diteruskan.

Hal tersebut, kata dia, menjadi penting untuk menghindari kecenderungan penugasan prajurit di wilayah tertentu saja.

Dengan demikian, lanjut dia, perjalanan karir prajurit TNI AD semakin kaya pengalaman,  beragam dan lintas wilayah serta berjalan dengan adil.

"Mengingat keduanya mendapatkan dukungan politik dari DPR, kiranya agar dua elit militer ini menunjukkan komitmen terbuka dan terukur untuk menjauhkan TNI terutama TNI AD tidak terlibat dalam politik praktis," kata dia.

Sekalipun pemilihan umum masih beberapa tahun lagi, kata Anton, dinamika politik nasional akan mulai menghangat sejak 2022.

Sebab, kata dia, sekitar 101 jabatan kepala daerah akan habis masa tugas pada 2022 dan diisi pejabat sementara.