Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM harus benar-benar bisa dimplementasikan di lapangan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S Sulendrakusuma mengatakan, keberhasilan amanat kemudahan berusaha yang tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, sangat bergantung pada para pemangku kepentingan.

"Kami dari pemerintah pusat sebagai pelaksana peraturan memerlukan banyak masukan dari pelaku usaha yang merasakan manfaat dan kendala di lapangan," kata Panutan saat bertemu dengan pelaku UMKM di Pekanbaru, Jumat (19/11/2021).

Panutan menambahkan, berbagai kemudahan yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM di antaranya pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, dan akses ke rantai pasok hingga pasar.

"Pelaku UMKM juga mendapat biaya sewa 30 persen dari harga sewa komersil," katanya.

Baca juga: KSP dan Kemenkominfo Gelar Koordinasi Kementerian/Lembaga Sosialisasi Indonesia Presidensi G20

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengajak pelaku UMKM untuk menjadi penyedia barang atau jasa bagi pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga.

Sebab ada kewajiban mengalokasikan minimal 40 persen anggaran untuk menyerap produk UMKM.

"Potensi pasarnya 400 triliun per tahun dan masih banyak yang belum terserap," ujarnya.

Baca juga: KSP Tindaklanjuti Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Asing di Sultra

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Aturan turunan tersebut dibuat untuk mendorong dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.