Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Defisit Keuangan BPJS Kesehatan, Moeldoko: Perlu Dipikirkan Sumber Pendanaan Alternatif

Masalah defisit keuangan sampai saat ini masih mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Defisit Keuangan BPJS Kesehatan, Moeldoko: Perlu Dipikirkan Sumber Pendanaan Alternatif
Layar tangkap
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat sesi dialog dengan News Director Tribun Network Febby Mahendra Putra secara virtual, Rabu (28/7/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah defisit keuangan sampai saat ini masih mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Untuk membendung persoalan itu, perlu dipikirkan sumber-sumber pendanaan alternatif untuk meringankan anggaran negara. 

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyampaikan itu, dalam audensi bersama Pusat Kebijakan Jaminan Sosial (PJKS) Universitas Indonesia (UI) di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (29/11/2021). 

“Silahkan PJKS UI memitigasi kemungkinan dilakukannya  crowd funding untuk pendanaan jaminan sosial,” kata Moeldoko

Menurut Moeldoko, di tengah sulitnya kondisi keuangan negara saat ini, memang diperlukan sebuah terobosan untuk menyelesaikan masalah pendanaan BPJS kesehatan. 

“Kami akan mengundang BPJS untuk membahas masalah ini,” ujarnya. 

Seperti diketahui, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), mengalami kemajuan pesat. 

Baca juga: Akses bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id untuk Cek Status Penerima BSU Rp 1 Juta

Berita Rekomendasi

Ditunjukkan dengan peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi makro yang semakin baik. 

Namun capaian tersebut, tidak dibarengi dengan kenaikan iuran, karena terjadi penurunan kolektabilitas iuran peserta mandiri dan keaktifan peserta. 

Dampaknya BPJS Kesehatan mengalami defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) yang cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Data PJKS UI menyebutkan, pada 2018 defisit DJS sebesar Rp 12,33 triliun dengan klaim rasio 110 persen. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial. 

Diantaranya menaikkan iuran dan mendorong upaya efisiensi melalui bauran kebijakan, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. 
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas