Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik upaya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk menghindari penggunaan kekuatan militer dalam mengakhiri konflik di Papua.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan pendekatan militeristik justru membuat upaya Wapres dan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua untuk membangun Bumi Cendrawasih menjadi tidak efektif.

“Pendekatan humanis yang akan digunakan KSAD bisa memudahkan kerja Wapres di Papua,” kata Masduki kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

Menurut Masduki, Wapres meyakini pernyataan KSAD tersebut memiliki landasan yang cukup kuat.

KSAD kemungkinan besar sudah menerima laporan lapangan mengenai situasi keamanan di Papua.

Baca juga: Merangkul gerombolan KKB, Wakil Ketua MPR: Pernyataan KSAD perlu dipandang pendekatan persuasif

“Jadi pernyataan tersebut sangat bisa dipahami. Apalagi pernyataan tersebut inline dengan pernyataan Panglima TNI terkait penanganan isu Papua,” ujarnya.

Mengenai regulasi terkait lembaga khusus yang menangani pembangunan di Papua, Masduki menyebutkan, hingga saat ini pemerintah masih terus menggodoknya.

Direncanakan BP3OK Papua ini terbentuk begitu Perpres pembentukannya dikeluarkan paling lambat 15 Februari 2022.

“Nantinya selain Perpres itu, ada satu Perpres dan Keppres pendukung. Termasuk Keppres penunjukkan Wapres sebagai koordinator BP3OK Papua dan Perpres mengenai rencana induk pembangunan Papua,” tambahnya.

Nantinya, dikatakan Masduki, lembaga terkait pembangunan Papua akan diisi perwakilan kementerian dan pelaksana yang juga melibatkan aktivis dan LSM, termasuk dari kalangan orang asli Papua (OAP).

Baca juga: KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Bicara Manajemen Anggaran Pada Hari Pertama Dinas

“Walaupun diisi orang kementerian, lembaga ini tidak boleh birokratis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman  mengingatkan para prajurit Kodam XVIII Kasuari untuk tetap waspada dan memperhatikan faktor keamanan meskipun di setiap bertugas harus terus mengamalkan delapan wajib TNI untuk hadir dan mengatasi kesulitan rakyat.

Sebagai pemimpin, kata dia, mereka harus tahu situasi yang berkembang khususnya di wilayah Papua.