Demi Kemaslahatan Umat, PWNU Sumut Nilai Muktamar NU Harus Ikut Arahan Para Kiai Sepuh
Muktamar ini, menurut Syech Mahmudin, tidak hanya ajang untuk memilih Ketua Umum PBNU tapi lebih dari itu, apalagi menjelang satu abad NU.
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) se Sumatera Utara (Sumut) mendukung keputusan 9 kiai sepuh yang meminta Muktamar ke-34 NU dilaksanakan dengan santun dan berakhlaqul karimah.
Hal itu disampaikan Rais Syuriah PWNU Syech Machmudin Pasaribu
Muktamar ini, menurut Syech Mahmudin, tidak hanya ajang untuk memilih Ketua Umum PBNU tapi lebih dari itu, apalagi menjelang satu abad NU.
Hal itu membutuhkan pemikiran yang serius agar bisa menghasilkan keputusan yang membawa maslahah untuk warga Indonesia dengan mengedepankan akhlaqul karimah.
Baca juga: Muktamar NU Diusulkan 17 Desember 2021, Ini Respon Said Aqil
"Kita harus mempersiapkan satu abad NU dengan serius tapi santai agar menghasilkan pemikiran yang bisa membawa kemaslahatan untuk warga Indonesia dan khususnya warga NU," ujar Syech Mahmudin dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/11/2021).
Sementara itu, Syahrial Tambunan selaku Ketua Tanfidziyah PWNU Sumut juga menyampaikan bahwa pelaksanaan muktamar jangan dipaksakan untuk maju.
"Melainkan disesuaikan saja dengan kesiapan panitia dan aturan pemerintah jangan kesannya amat terburu-buru," katanya.
"Kalau panitia belum siap ya jangan dipaksa untuk dimajukan, tapi kalau sudah siap ya tidak usah kita diskusi tapi jangan juga melawan intruksi pemerintah terkait berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada tanggal pelaksanaan muktamar, tidak enak dipaksa itu," kata Syahrial.
Lebih jauh Syahrial mengatakan bahwa Muktamar NU adalah sarana bermusyawarah untuk menghasilkan suatu keputusan yang membawa maslahah jangan lantas untuk mencapainya kita menggunakan cara-cara yang membawa mafsadah.
Baca juga: Temui Rais Aam PBNU, 27 PWNU Dukung Muktamar NU Digelar 17 Desember 2021
"Maksud kita muktamar adalah mencari maslahah bukan mendatangkan mafsadah, mari kita duduk bareng sambil ngopi dan merokok jangan pake emosi dan pikiran yang dengki," ujar Syahrial.
Menurutnya, Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama ini adalah hajatan para ulama. Untuk itu, pengurus NU sebaiknya mendengarkan apa arahan para ulama sesuai keputusan Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Konbes-Munas) bulan September lalu.
"Terkait dipercepat atau diundurnya jadwal pelaksanaan Muktamar ke 34 NU di Lampung, kita sebagai warga NU sebaiknya mengikuti apa yang diisntruksikan oleh para ulama, karena notebene merekalah yang punya hajat ini, jangan memaksa atau mendesak-desak mereka. Kalau suara para sesepuh itu menginginkan jadwalnya diundur, ya mari kita ikuti” jelas Syahrial.
Untuk diketahui, seiring dengan diberlakukannya PPKM Level 3 secara nasional oleh pemerintah mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 guna mengantisipasi meledaknya penyebaran virus Corona selama libur nataru (Natal dan tahun baru), Muktamar ke 34 NU yang sedianya dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021 harus dijadwalkan ulang.
Sebelumnya, diberitakan Surya.co.id Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar telah menerbitkan Surat Perintah soal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU.
Isinya memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada tanggal 17 Desember 2021.
Surat Perintah ini menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana, untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, kombes dan munas beberapa bulan lalu di Jakarta telah menyepakati bahwa Muktamar NU Ke-34 akan diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung.
Surat Perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug," kata Ketua PBNU, Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat (26/11/2021).
"Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja" tambah Gus Ipul, sapaan karibnya.
Sebelum Surat Perintah itu dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional.
Peserta rapat, kata Gus Ipul, adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepakati dilakukan pada Rabu tanggal 24 November 2021.
"Sayangnya hari itu deadlock, maka Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dilanjutkan hari Kamis tanggal 25 Desember 2021," lanjutnya.
Menurut Gus Ipul, keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin dan mengundang Panitia Muktamar.
Rais Aam dan Katib Aam, lanjut Ketua Umum PP GP Ansor dua periode itu, datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda.
Sayangnya, kata Gus Ipul, Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul. Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, maka Rais Aam memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah.
"Rapat Kamis itu harusnya dimulai ba'da zuhur. Tapi, jangankan Ketua Panitia, bahkan Ketua Umum dan Sekjen saja tidak muncul. Ini yang saya katakan bahwa PBNU itu tidak sedang baik-baik saja," ujarnya
"Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjalankan hasil rapat," tandas Gus Ipul
Sementara itu, saran berbeda justru datang dari sembilan kiai sepuh NU. Sembilan kiai sepuh NU di sejumlah wilayah itu meminta kepada panitia Muktamar ke-34 NU untuk menunda muktamar ke Januari 2022.
Hal tersebut diketahui usai sembilan kiai sepuh NU tersebut melakukan pertemuan Masyayikh NU dan menyepakati sejumlah hal, salah satu jadwal Muktamar ke-34 NU yang sedianya bakal digelar di Lampung, pada 23-25 Desember 2021.
Kesembilan kiai sepuh atau masyayikh yang menandatangani kesepakatan musyawarah tersebut antara lain KH Anwar Mansyur (Jawa Timur), KH Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), Tuanku Bagindo H Muhammad Letter (Sumatera Barat), KH Manarul Hidayat (Jakarta), Dr. KH Abun Bunyamin (Jawa Barat), KH Ahmad Haris Shodaqoh (Jawa Tengah), KH Abdul Kadir Makarim (NTT), KH Muhsin Abdillah dari (Lampung), dan Dr KH Farid Wajdy (Kalimantan Timur).
Dalam dokumen yang diterima Tribunnews, Kamis (25/11/2021), ada dua halaman hasil pertemuan para masyayikh tersebut.
Halaman pertama berbentuk berita acara kesepakatan pertemuan yang ditandatangani oleh 9 kiai sepuh.
Halaman kedua berisi penyampaian hasil kesepakatan tersebut yang ditujukan langsung kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Berikut isi penyampaian hasil kesepakatan dalam surat tersebut:
Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Allah SWT
Pada hari ini, Rabu 24 November 2021, dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi menjelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, kami telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan.
2. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama disertai suasana teduh, aman, damai, dan harmonis
3. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal. Karena itu, idealnya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU ke-96.
4. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama berkualitas dan bermartabat dalam rangka menyongsong satu Abad Nahdlatul Ulama
5. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama menghasilkan keputusan dalam rangka membangun kemandirian bangsa untuk perdamaian dunia.
Semoga Allah meridhoi usaha kita semua
Wallahu Muwafiq Ilaa Aqwamit Tharieq
Wassalamualaikum Wr. Wb
Jakarta 19 Rabiul Akhir 1443H/24 November 2021