Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Simpang Siur Jadwal Muktamar, Syuriah PWNU DKI Nilai Rais Aam PBNU Tak Bisa Ambil Kebijakan Sepihak

Muzakki Cholis, menilai Pj Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak bisa mengambil kebijakan sendiri dengan memajukan waktu pelaksanaan Muktamar NU.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Simpang Siur Jadwal Muktamar, Syuriah PWNU DKI Nilai Rais Aam PBNU Tak Bisa Ambil Kebijakan Sepihak
Kompas.com
Logo Nahdlatul Ulama (NU) 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzakki Cholis, menilai Pj Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak bisa mengambil kebijakan sendiri dengan memajukan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Menurut Cholis, PBNU secara kelembagaan dan panitia muktamar baik Steering Comite (SC) maupun Organizing Comite (OC) hingga saat ini belum membuat keputusan apapun terkait muktamar.

"Saya meyayangkan sekali hadirnya beberapa orang yang mengatasnamakan PWNU sowan ke Pj Rais Aam dan memberikan dukungan muktamar dimajukan padahal belum ada perubahan resmi dari PBNU dan panitia," kata Cholis kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Kebijakan Pj Rais Aam yang memajukan waktu muktamar tersebut, menurut Cholis, adalah sebuah tindakan yang tidak ada pijakan hukumnya dalam AD/ART PBNU, bahkan melanggar Keputusan Konbes-Munas dan masuk kategori pelanggaran berat.

"Syuriah itu lembaga kolektif kolegial, Pj Rais Aam tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua keputusan penting PBNU apalagi muktamar (AD/ART NU Pasal 58 ayat (1) point c harus dilakukan bersama dengan Ketua Umum PBNU selaku mandataris muktamar, apalagi menyangkut hajat besar seperti muktamar," ujar Cholis.

Secara organisasi, lanjut Cholis, dirinya tetap memberikan hormat dan rasa ta'dhim kepada Pj. Rais Aam sebagai struktur tetinggi organisasi PBNU.

Baca juga: Solusi Jadwal Muktamar NU Harus Diserahkan ke Majelis Tahkim Kiai Sepuh, Semua Wajib Manut Kiai

Berita Rekomendasi

Namun, jika terkait dengan aturan organisasi, siapapun yang salah harus diluruskan, termasuk Pj Rais Aam.

"Dalam ajaran NU hormat pada kiai adalah wajib, tapi jika melanggar AD/ART organisasi, siapa pun itu termasuk Pj Rais Aam, wajib pula kita untuk mengingatkan," imbuh Cholis.

Lebih jauh Cholis berharap semua beristikharah dan bermunajat kepada Allah agar dapat bimbingan terbaik dalam mencari solusi muktamar NU.

"Syaikhoa Cholil dan KH Hasyim Asy'ari istikharah bertahun-tahun untuk memantapkan niat hatinya mendirikan NU, mari ikuti beliau-beliau ini agar mendapat solusi terbaik buat NU," ujarnya

"Mari kita awasi bersama proses menuju pelaksanaan muktamar ini biar sukses dan menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan umat. Jangan sampai kita sibuk memperjuangkan waktu pelaksanaan muktamar tapi justru melupakan apa tujuan muktamar itu sendiri," kata Cholis.

Baca juga: Tarik Ulur Jadwal Muktamar NU Jangan Jadi Pemicu Perpecahan, Ingat Selalu Ada Kejutan di Muktamar NU

Puluhan pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah dari 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia, mendatangi Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Selain menyatakan mendukung Rais Aam, mereka juga menegaskan siap menjadi peserta dalam Muktamar ke-34 NU pada tanggal 17 Desember 2021 di Lampung mendatang.

Mereka diterima Rais Aam, Senin (29/11/2021) di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Dari catatan yang diterima Tribunnews, mereka berasal dari PWNU Jawa Timur, Jawa Tengah,Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.

Lalu Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Tampil sebagai juru bicara rombongan adalah Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur, KH Syafruddin.

Ketua Panitia Daerah Muktamar NU di Lampung dan sekaligus Ketua NU Lampung, KH. Moh Mukri menyatakan bahwa sejak tahun 2020, PWNU Lampung sudah siap menjadi tuan rumah dan menyiapkan segala daya dukung dan fasilitas untuk menyelenggrakan muktamar.

“Terkait pelaksanaan Muktamar NU di Lampung, dari tahun 2020 saja kami siap menjadi tuan rumah, apalagi tahun 2021. Tentu dengan tetap menerapkan prokes sesuai aturan pemerintah. Setelah pemerintah memberlakukan PPKM Level 3, kami selaku Panitia Daerah sekaligus Pimpinan Wilayah NU bersama 27 Wilayah Provinsi, siap mendukung dan melaksanakan Muktamar NU ke 34 pada 17-19 Desember 2021 sesuai instruksi Rais Aam PBNU,” ujar Mukri, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Tinjau Lokasi Muktamar di Lampung, Said Aqil dan Jajaran PBNU Siap Tentukan Tanggal

Bahkan, lanjutnya, sebelum ada pertemuan dengan para Pimpinan Wilayah NU hari ini, Panitia Daerah sudah memantapkan kordinasi.

“Hasil koordinasi terakhir dengan Kapolda, Danrem, dan Gubernur Lampung, semuanya menyatakan Siap. Termasuk Gubernur Lampung yang sudah menyiapkan dukungan sarana, fasilitas, maupun pendanaan," ujarnya.

Mantan Ketua PW GP Ansor Lampung ini menampik adanya berbagai spekukasi, seakan pelaksanaan Muktamar NU mustahil dilakukan di Lampung.

“Seluruh fasilitas penginapan di sejumlah hotel, maupun pelaksanaan muktamar, baik pembukaan, persidangan, maupun penutupan, kami tegaskan sangat siap untuk menyukseskan muktamar,” katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas