Tribun

KPK Luncurkan Program Desa Antikorupsi di Yogyakarta

KPK meluncurkan Program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
KPK Luncurkan Program Desa Antikorupsi di Yogyakarta
Ist
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

Hadir dalam peluncuran tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) A. Halim Iskandar; Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana; Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo; Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Astera Prima Bhakti; Bupati dan Wali Kota serta Forkominda di seluruh wilayah DIY; Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI); serta perangkat dan masyarakat Desa Panggungharjo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kehandalan perangkat desa yang didukung dengan sistem pengelolaan pemerintah yang akuntabel, transparan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat akan meminimalkan terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan di desa.

“Desa adalah miniaturnya negara Indonesia, di mana kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan juga melakukan pengelolaan anggaran secara otonomi. Oleh karenanya, upaya-upaya pencegahan korupsi penting dilakukan sejak pada lingkup desa,” kata Alex dikutip dari YouTube KPK RI, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Alexander Marwata: Nasib JC AKP Robin di Tangan Jaksa

Pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan desa, Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan bahwa dana keistimewaan Pemda DIY akan direalisasikan untuk bantuan bagi seluruh kelurahan dan desa. 

Di mana pengelolaan dana tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang disusun secara khusus untuk tata kelola pemerintah desa/kelurahan di DIY. 

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan selaras dengan pencanangan desa antikorupsi, yang akhirnya akan menumbuhkan desa yang mandiri, berbudaya, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT A. Halim Iskandar menerangkan bahwa pemerintah pusat dan daerah punya komitmen bersama dalam medorong pembangunan desa untuk semakin maju dan berkembang. 

Ia mengatakan bahwa kini perhatian pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga kepada desa maupun kelurahan semakin meningkat melalui berbagai implementasi program dan kegiatan, seperti halnya Peluncuran Desa Antikorupsi ini. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas