Tribun

OTT KPK di Musi Banyuasin

Perintah Dodi Reza Alex Noerdin Atur Proyek di Dinas PUPR Muba Didalami KPK

(KPK) mendalami arahan Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) untuk mengatur proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muba

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Perintah Dodi Reza Alex Noerdin Atur Proyek di Dinas PUPR Muba Didalami KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka mantan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/11/2021). KPK memeriksa Dodi Reza Alex sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami arahan Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) untuk mengatur proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muba, yang berujung pada penentuan besaran komitmen fee-nya.

Pendalaman materi ini ditelusuri lewat Irfan, Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muba; dan Badruzzaman, Staf Ahli Bupati Muba, Selasa (30/11/2021).

Keduanya digarap tim penyidik sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muba.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan perintah dari tersangka DRA untuk melakukan pengaturan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muba disertai dengan penentuan besaran komitmen fee-nya," beber Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkapkan arahan dan perintah Dodi mengatur lelang proyek pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Baca juga: Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Diperiksa KPK

Pemkab Musi Banyuasin untuk tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa.

"Di antaranya dengan membuat 'list' daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10/2021).

Selain itu, Dodi telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas