TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu Pon atau 8 Desember 2021 mendatang.  

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Gerindra menaruh kepercayaan penuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perombakan kabinet. 

Dia menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. 

"Gerindra percaya sepenuhnya ke Presiden Jokowi untuk melakukan tindakan apa saja sebagai pemegang dan kepala pemerintahan."

"Apakah mau melakukan reshuffle, kementerian apa saja, penggantinya siapa, kami serahkan ke Presiden karena itu hak prerogatif Presiden," kata Muzani, di Kantor DPP Gerindra, Rabu (1/12/2021). 

Ditambahkan Muzani, Partai Gerindra tidak akan mempengaruhi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan perombakan kabinet. 

Wakil Ketua MPR RI itu kembali menegaskan, Gerindra menaruh kepercayaan kepada Jokowi soal reshuffle. 

"Kami tak berusaha mempengaruhi sama sekali. Pokoknya kami percaya sepenuhnya kepada presiden untuk hal itu," jelasnya.

Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin kembali mencuat.

Hal ini seiring semakin dekatnya Hari Rabu Pon pamungkas di tahun 2021 ini yang akan jatuh pada 8 Desember mendatang. 

Seperti kebiasaan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan reshuffle kerap memilih Hari Rabu Pon dalam kalender Jawa yang sering dikaitkan sebagai hari baik bagi  Jokowi.

Tanggapan PAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto  mengatakan, PAN sudah menyiapkan sejumlah kader, jika diajak pemerintah masuk kabinet. 

Dia menyebut nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Soetrisno Bachir. 

"Tentu kalau ada reshuffle, kalau Pak Jokowi minta kader PAN, tentu kita usulkan nama yang diminta oleh Pak Jokowi," ucap Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). 

Lebih lanjut, Yandri juga enggan menyebut pos menteri apa yang diincar PAN. 

Menurutnya hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. 

"PAN itu enggak pakai inginnya yang mana, kita tunggu dari Pak Jokowi saja, kan prerogatif Pak Jokowi. Kan bukan milih posisi atau mau di mana. Kan kita tunggu saja, gitu," tandasnya.

PKB Manut dan Ikut Pilihan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, reshuffle menjadi hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi. 

Karena itu, PKB menghormati apa yang akan menjadi keputusan Presiden Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinetnya. 

”Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya,” kata Gus Jazil, Rabu (1/12/2021). 

Hingga saat ini, kata Gus Jazil, PKB juga belum diajak bicara oleh Presiden mengenai isu reshuffle. 

Namun, Wakil Ketua MPR ini memaklumi ketika saat ini masyarakat cukup antusias dengan isu reshuffle karena Hari Rabu Pon memang tinggal tersisa sekali pada tahun ini yakni pada 8 Desember 2021 mendatang. 

”Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal."

"Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember,” ungkapnya.

Baca juga: Respons Istana Sikapi Isu Reshuffle Kabinet 8 Desember 2021: Pokoknya Semua Menteri Tetap Bekerja

Kendati begitu, kata Gus Jazil, tidak mesti juga Presiden akan menjadikan Rabu Pon pamungkas di Tahun 2021 atau sepekan mendatang untuk melakukan reshuffle kabinet karena sampai hari ini tanda-tanda reshuffle juga belum kelihatan.

Terkait  munculnya wacana PAN yang disebut-sebut ingin bergabung di kabinet meskipun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, PAN berada di kubu yang berseberangan sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gus Jazil mengatakan bahwa hal itu juga terserah kepada Presiden. 

”Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte,” katanya.( Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda)