Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, mengkritik MPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya karena alasan anggaran MPR dipotong. 

Lucius menilai, sikap MPR itu sebagai sifat kekanak-kanakan. 

"Permintaan MPR agar presiden mencopot Sri Mulyani nampak berlebihan jika tak mau disebut kekanak-kanakan," kata Lucius kepada Tribun, Kamis (2/12/2021). 

Lucius menilai, anggaran MPR yang terus berkurang tak lantas hanya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan. 

Dia mengingatkan bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN adalah hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR, yang notabenenya adalah juga anggota MPR. 

"Anggaran negara tak diputuskan sendiri oleh Menkeu. Ada proses pembahasan di DPR bersama dengan Pemerintah. Dan proses itu harusnya juga jadi pertimbangan MPR ketika mempersoalkan anggaran mereka," ucapnya. 

Lebih lanjut, pengurangan anggaran yang terjadi memang dibutuhkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. 

Kebutuhan anggaran untuk pandemi itu membuat pemerintah harus melakukan refocussing anggaran yang membuat sebagian anggaran lembaga dan kementerian harus dialihkan untuk penanganan pandemi itu. 

"Dalam konteks itu sulit memahami bahwa MPR masih bisa menuntut anggaran untuk mereka sendiri di tengah tuntutan rakyat untuk bisa terpenuhi kebutuhannya," ujar Lucius. 

"Bagaimana bisa kepedulian MPR tak menjangkau situasi nyata tersebut tetapi hanya pada urusan kenyamanan dan kenikmatan mereka sendiri," lanjutnya.

MPR Minta Presiden Copot dan Pecat Sri Mulyani  

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengucapkan hal ini lantaran pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selamat di kabinet Pemerintahan. 

"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konfrensi pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021). 

Tak hanya itu, menurut Fadel selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara. 

Hal itu, terlihat dari Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah dilakukan janji sejak lama. 

"Kita Komunikasi sudah beberapa bulan yang lalu sekitar 3 bulan, tapi dia gak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," tegas Fadel. 

Fadel pun merasa selama menjabat sebagai Menkeu di kabinet Jokowi, Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus. 

Contohnya, pendapatan  negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya. 

"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," pungkas Fadel.