TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan rekan-rekannya di jajaran pimpinan MPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Bamsoet dkk menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya.

Bamsoet mengatakan dalam beberapa kesempatan Sri Mulyani tidak menghadiri undangan MPR membahas refocussing anggaran Covid-19.

Padahal, kata dia, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

"Sudah beberapa kali diundang Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas politikus Golkar itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).

Baca juga: Penyebab Perseteruan Sri Mulyani dan Pimpinan MPR, Dipicu Pemangkasan Anggaran dan Absen Rapat

Desakan agar Sri Mulyani dipecat sebelumnya juga diutarakan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.

Ia kesal karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.

Padahal jumlah pimpinan DPR RI saat ini sebanyak sepuluh orang, bertambah dari sebelumnya hanya empat orang.

Menurut Fadel, Sri Mulyani tidak cakap mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.

”Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Ia juga menyebut MPR sudah pernah rapat dengan Sri Mulyani. Namun dalam rapat yang dijanjikan enam kali setahun, faktanya baru dilakukan empat kali.

Saat pertemuan dengan Jokowi di Bogor pun MPR telah mengungkapkan bahwa anggaran mereka terbatas.

”Saya ini Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran. Dengan Bapak Bambang [Ketua MPR] bicara dengan Mensesneg, bilang ke Menteri Keuangan tetapi dia acuhkan. Yang paling berat kecewa kita adalah kita rapat Banggar, okelah kalau Banggar saya koordinator, kemudian teman-teman Ketua Banggar dan lain-lain rapat itu dengan Dirjen. Pimpinan MPR rapat dengan Menteri Keuangan, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin,” tambah Fadel.

Fadel menganggap selama ini Sri Mulyani sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.

Menurutnya, hal itu terlihat dari Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah mengatur janji sejak lama.

"Kita komunikasi sudah beberapa bulan yang lalu sekitar tiga bulan, tapi dia enggak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," tegas Fadel.

Fadel juga merasa selama menjabat sebagai Menkeu di kabinet Jokowi Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus.

Contohnya pendapatan negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah, dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya.

"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Fadel, 10 pimpinan MPR telah rapat bersama dan hasilnya meminta agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan," tuturnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya menjelaskan alasan ketidakhadiran dirinya dalam undangan rapat pembahasan anggaran dengan pimpinan MPR.

"Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ujarnya seperti dikutip Tribun Network, Rabu (1/12).

Mengenai pemangkasan anggaran MPR, Sri Mulyani menerangkan bahwa semua Kementerian/Lembaga dikurangi anggarannya karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di tahun ini.

"Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penangan COVID-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," paparnya.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani.

"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," tutupnya. (Tribun network/mam/yov/dod)