TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais melantik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat pada Sabtu (4/12/2021) kemarin di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Amien Rais yang juga merupakan Ketua Majelis Syura Partai Ummat berpesan, agar seluruh pengurus Partai Ummat dapat memegang teguh sikap, amanah serta senantiasa menegakkan amar makruf nahi munkar.

"Majelis Syura Partai Ummat sungguh berharap Partai ini nanti akan menjadi garda terdepan dalam meluruskan kiblat bangsa ini ke depan," kata Amien Rais dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/12/2021).

Mantan Ketua MPR itu menjelaskan maksud dari apa yang diharapkannya pada jajaran pengurus Partai Ummat.

Pertama, kata dia, melakukan Al-Amru bi Al-Maruf dan Al-Nahyu an Al-Munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. 

Kedua, menjalankan Al-Amru bi Al-Adli dan Al-Nahyu an Al-Dhulmi, yakni menegakkan Keadilan dan memberantas kezaliman. 

"Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan. Kita harus selalu melakukan dua perintah Allah SWT secara serentak," jelasnya.

Tokoh PP Muhammadiyah itu juga mengatakan, agenda pelantikan DPP Partai Ummat juga menjadi momentum menyatukan frekuensi untuk berjihad meraih kemenangan serta membangun demokrasi keumatan.

Hal ini dilakukan kata dia, dalam upaya melahirkan figur-figur pimpinan yang selaras dengan kondisi nyata Indonesia. 

"Figur yang dimaksud, umat islam terbesar di Indonesia bahkan terbesar di dunia, idealnya melahirkan dan memiliki pemimpin negeri yang juga berwawasan islami, bukan malah menjadi pimpinan yang memerangi atau jadi musuh umat islam itu sendiri," tuturnya.

Setelah pelantikan tersebut, maka selanjutnya, kata Amien Rais, DPP Partai Ummat akan segera melantik secara berurutan, 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setara Provinsi Partai Ummat yang ada di seluruh Indonesia. 

Merujuk pada rencana internal Partai, kata dia, kalau pelantikan di tingkat wilayah akan dimulai pertengahan bulan Desember 2021 dan selanjutnya akan dilakukan pelantikan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan terakhir di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Ummat di seluruh Indonesia.

Kami Siap Bertarung di Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi membeberkan berbagai rencana ke depan Partai berlogo bintang emas tersebut setelah pihaknya mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham).

"Alhamdulillah SK Kumham tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Badan Hukum Partai Ummat sudah kita dapatkan," kata Ridho dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/12/2021).

Menantu dari Amien Rais itu menyebut, rencana yang saat ini Partai Ummat sedang ditempuh yakni melakukan restrukturisasi di dalam internal partai.

Hal itu penting agar ke depan kata Ridho, Partai Ummat tidak lagi mengalami masalah besar seperti halnya yang terjadi belakangan ini saat dewan pendiri hingga pengurus tingkat DPC Partai Ummat memilih mengundurkan diri.

"Kini, saatnya kita dilantik, dan tidak hanya kami saja pimpinan harian yang dilantik, Majelis Syura juga melantik pengurus Majelis Etik dan juga Mahkamah Partai. Alhamdulillah pelantikan berjalan lancar. Mohon doa semua rakyat Indonesia," bebernya.

Ridho meyakini, dengan struktur yang ada saat ini, Partai yang bermarkas di kawasan Tebet, Jakarta Selatan itu, akan siap bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang.

Itu bisa dilakukan, setelah nantinya Partai Ummat melewati verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan.

Dirinya berharap, pada proses verifikasi faktual dari KPU itu Partai Ummat bisa lolos sehingga dapat bersaing dengan Partai Politik lain di Pemilu 2024.

"Saat ini, kami di seluruh Indonesia sedang mempersiapkan diri menerima KPU untuk diverifikasi. Jika pada tahap awal lolos, maka tahapan berikutnya, yakni tahapan verifikasi faktual mudah-mudahan juga lolos Dengan demikian, kita akan bertarung di Pemilu 2024 dengan partai Politik lainnya, tukasnya.(*)