Demi Transformasi ASN, Wapres Maruf Amin Tegaskan Penerapan Sistem Merit Harus Konsisten
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar sistem merit harus dijalankan secara konsisten untuk mengakselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia.
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu tujuan diadakannya acara penganugerahan ini adalah untuk membentuk konsistensi penerapan sistem merit yang lebih baik lagi ke depannya di setiap instansi.
Baca juga: Wapres Serukan Perjuangan Bangkitkan Ekonomi Saat Tutup Rapimnas Kadin Indonesia
“Mendorong konsistensi dalam penerapan sistem merit agar terus terjaga serta yang paling penting adalah mampu memotivasi banyak instansi untuk menerapkan sistem merit lebih baik lagi,” tandasnya.
Adapun penerima Anugerah Meritokrasi KASN Tahun 2021 adalah:
Kategori Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Sangat Baik:
1. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas
3. Kementerian Sosial
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Kementerian Ketenagakerjaan
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Kesehatan
8. Komisi Pemberantasan Korupsi
9. Lembaga Administrasi Negara
10. Badan Intelijen Negara
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
12. Ombudsman Republik Indonesia
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
14. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kategori Instansi Pemerintah pada Tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Sangat Baik:
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Pemerintah Provinsi Bali
5. Pemerintah Kota Bogor
6. Pemerintah Kabupaten Sinjai
7. Pemerintah Kabupaten Wajo
8. Pemerintah Kabupaten Karawang
9. Pemerintah Kabupaten Sumedang
10. Pemerintah Kota Pekanbaru
Kategori Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Baik:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Pemudan dan Olahraga
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Kementerian Agama
8. Badan Pusat Statistik
9. Komisi Aparatur Sipil Negara
10. Arsip Nasional Republik Indonesia
11. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
12. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
14. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
15. Badan SAR Nasional
16. Badan Informasi Geospasial
17. Perpustakaan Nasional
18. Televisi Republik Indonesia
19. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
21. Badan Narkotika Nasional
22. Radio Republik Indonesia
Kategori Instansi Pemerintah pada Tingkat Provinsi/Kota dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Baik:
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
4. Pemerintah Provinsi Aceh
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
6. Pemerintah Provinsi Gorontalo
7. Pemerintah Kota Pontianak
8. Pemerintah Kota Padang Panjang
9. Pemerintah Kota Mojokerto
10. Pemerintah Kota Probolinggo
11. Pemerintah Kota Banda Aceh
12. Pemerintah Kota Dumai
13. Pemerintah Kota Parepare
14. Pemerintah Kota Malang
15. Pemerintah Kota Balikpapan
16. Pemerintah Kota Kendari
17. Pemerintah Kota Jayapura
Kategori Instansi Pemerintah pada Tingkat Kabupaten dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Baik
1. Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Kabupaten Bandung
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Pemerintah Kabupaten Purworejo
5. Pemerintah Kabupaten Badung
6. Pemerintah Kabupaten Sambas
7. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
8. Pemerintah Kabupaten Agam
9. Pemerintah Kabupaten Karimun
10. Pemerintah Kabupaten Klungkung
11. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
12. Pemerintah Kabupaten Barru
13. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
14. Pemerintah Kabupaten Garut
15. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
16. Pemerintah Kabupaten Pinrang
17. Pemerintah Kabupaten Subang
18. Pemerintah Kabupaten Bone
19. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
20. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
21. Pemerintah Kabupaten Majalengka
22. Pemerintah Kabupaten Malang
23. Pemerintah Kabupaten Jembrana
24. Pemerintah Kabupaten Sragen
25. Pemerintah Kabupaten Sukabumi
26. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
27. Pemerintah Kabupaten Serang
28. Pemerintah Kabupaten Lebak
29. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Kategori Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Sangat Baik yang penghargaannya diserahkan secara daring:
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kategori Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Baik yang penghargaannya diserahkan secara daring:
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Badan Siber dan Sandi Negara
6. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Kategori Instansi Pemerintah pada Tingkat Provinsi/Kota dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Baik yang penghargaannya diserahkan secara daring:
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pemerintah Provinsi Banten
3. Pemerintah Provinsi Riau
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
6. Pemerintah Kota Denpasar
7. Pemerintah Kota Yogyakarta
8. Pemerintah Kota Payakumbuh
9. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
10. Pemerintah Kota Bukittinggi
11. Pemerintah Kota Cilegon
Kategori Instansi Pemerintah pada Tingkat Kabupaten dengan Hasil Penilaian Sistem Merit Kategori Baik yang penghargaannya diserahkan secara daring:
1. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
6. Pemerintah Kabupaten Tangerang
7. Pemerintah Kabupaten Magelang