TRIBUNNEWS.COM - Hari Nusantara pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaya pada 13 Desember 1957.

Dilansir kkp.go.id, pada awal kemerdekaan Indonesia, luas wilayah Indonesia yang diakui masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 menyatakan pulau-pulau wilayah Indonesa dipisahkan oleh laut dan sekelilingnya.

Setiap pulau hanya memiliki laut di sekeliling sejauh maksimal 3 mil dari garis pantai sedangkan di luar itu bebas dilewati untuk kapal asing.

Lalu, pada 13 Desember 1957, Ir. Djuanda Kartawidjaya mendeklarasikan wilayah kedaulatan laut Indonesia dengan menyatakan;

“Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia."

Hal tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah deklarasi Djuanda.

Namun, deklarasai tersebut tidak serta merta diterima oleh Negara lain.

Baca juga: Rampai Nusantara Apresiasi Kapolri Bentuk Korps Pemberantasan Korupsi

Baca juga: Perekat Nusantara Siap Hadirkan Advokat Berkarakter Peduli Kepentingan Bangsa

Dalam Konvensi PBB ke-1 tentang Hukum Laut di Jenewa pada Februari 1958 usul Indonesia ditolak oleh dunia Internasional.

Kemudian pada Konvensi PBB ke-2 pada April 1960 tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia meresmikan isi Deklarasi Djuanda melalui Undang-Undang/Prp No.4/1960.

Meski begitu usaha Pemerintah Indonesia pun juga belum mencapai kesepakatan oleh Negara luar.

Walau belum ada kata sepakat, Pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-undang/Prp/ No.4/1960 dengan membuat aturan turunannya.

Yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah No.8/1962 tanggal 25 Juli 1962.

Adapun fungsinya untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia dan Keppres No.103/1963 yang menegaskan jika seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia.

Selain itu, deklarasi Djuanda dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) 1982 jika Indonesia adalah negara kepulauan.

Pada 11 Desember 2001, Presiden RI Megawati Soekarnoputri, menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 dan menetapkan tanggal 13 Desember sebagai ”Hari Nusantara”.

Tujuan Hari Nusantara

Dikutip esdm.go.id, Hari Nusantara memiliki empat tujuan, yaitu:

1. Merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan matra laut berimbang);

2. Menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (Mainstream) pembangunan nasional;

3. Menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar atau terpencil;

4. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.

Makna

Makna bagi bangsa Indonesia, tidak hanya tentang bertambahnya luas wilayah kesatuan Republik Indonesia;

Akan tetapi menanamkan didalam hati seluruh rakyat Indonesia tentang sebuah pemahaman dari sabang hingga merauke, dari pulau miangas hingga ke pulau rote, jika laut merupakan pengubung daratan dan pemersatu bangsa.

Pakaian adat yang beranekaragam itu kemudian melebur menjadi satu Indonesia, Bhinneka tunggal Ika.

(Tribunnews.com.Devi Rahma)

Artikel Lain Terkait Hari Nusantara