Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabupaten Malang terpilih menjadi pilot project sebuah program deradikalisasi berbasis kesejahteraan yang disebut sebagai Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN).

Program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menyasar eks-napiter dan penyintas agar dapat sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti bertani, berkebun dan berternak.

Selain itu konsep unit usaha yang disebut Warung NKRI juga akan berdiri di KKTN. Eks-Napiter dan penyintas dapat menjual produk mereka di Warung NKRI.

Dalam mempercepat pendirian KKTN, secara berkelanjutan BNPT terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan lembaga yang terkait.

Baru-baru ini BNPT telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Pemkab Malang dan Universitas Islam Malang (UNISMA) dalam rangka mewujudkan kerja sama peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi penerima manfaat Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Malang pada Selasa (14/12/2021).

Baca juga: BNPT dan PT KAI Resmikan Warung NKRI di Stasiun Malang Kota dan Gubeng

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar beserta jajaran, Rektor UNISMA Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si., dan Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, M.M.

Dalam sambutannya, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan kerja sama yang tertuang dalam MoU ini menjadi modal yang luar biasa dalam rangka menanggulangi terorisme, khususnya di Malang, Jawa Timur.

"Kami merealisasikan kerja sama tiga pihak, antara BNPT, Universitas Islam Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mengembangkan kawasan untuk kelanjutan program deradikalisasi,” kata Kepala BNPT.

Jenderal polisi berbintang tiga itu menjelaskan pengembangan konsep Kawasan Khusus Terpadu Nusantara tersebut diharapkan bisa dimulai pada 2022.

Pemerintah Kabupaten Malang menyediakan lahan di wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, di atas areal seluas kurang lebih 15 hektare.

Menurutnya, salah satu konsep yang akan dikembangkan adalah, pada kawasan tersebut nantinya bisa dipakai bersama-sama terkait studi ketahanan pangan dan program antiradikalisme. Konsep tersebut merupakan program lanjutan deradikalisasi dari BNPT.

"Untuk BNPT sendiri berkaitan kelanjutan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan. Artinya, seluruh warga binaan mitra daerah deradikalisasi eks napiter akan mendapatkan program pembekalan,” katanya.

Satu di antara program pembekalan kepada eks napiter tersebut adalah pada bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM). Nantinya, para eks napiter tersebut akan mengembangkan unit usaha melalui koperasi yang sudah disiapkan.

"Koperasi ini nanti akan ada di lahan yang disediakan oleh Pemkab Malang. Akan kami manfaatkan untuk Program Wadah Akur Rukun Usaha Gelorakan atau ‘Warung’ NKRI,” ujarnya.

Beragam upaya dilakukan BNPT untuk memastikan kesejahteraan penerima manfaat KKTN. Termasuk dengan cara memperluas kemitraan dengan berbagai institusi. Harapannya, KKTN ini kelak menjadi tempat percontohan Indonesia khususnya dalam hal ketahanan pangan dan ideologi anti radikalisme.

Adapun ruang lingkup kerjasama ketiganya, meliputi pertukaran dan pemanfaatan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan lahan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, Nota Kesepahaman Bersama ini juga mendorong adanya kerja sama dengan pihak lain terkait pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN).

Selain KKTN, BNPT juga aktif melaksanakan program nasional pencegahan terorisme dengan mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) salah satunya dengan penguatan keagamaan dan wawasan kebangsaan dengan menggandeng beragam komponen masyarakat di Jawa Timur.

Penguatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman keagamaan yang komprehensif dengan berbagai pendekatan interdisipliner bagi generasi muda agar mampu menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kunjungan ke Haflah Irtiquol Mustawa II English & Arabic Tahun 2021 di Jombang Provinsi Jawa Timur, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E., menekankan pemahaman agama secara utuh dan benar merupakan salah satu pencegahan masuknya paham radikalisme.

“Harapannya para hafiz dan hafizah tidak hanya dapat menghafal Al-Qur’an, tetapi juga mengamalkan kandungan Al-Qur’an dengan pemahaman yang benar dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme,” ujar Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT.

Dirinya juga berpesan agar para penghafal Al Quran senantiasa menjaga akhlakul karimah. “ Saya berpesan pada para penghafal Al Quran ini agar senantiasa menjaga akhlakul karimah serta menjadi teladan bagi masyarakat. Terlebih, Allah SWT menyatakan seseorang yang menghafal dan memahami Al-Quran sebagai orang-orang yang mulia,” jelasnya.

Selain pemberian wawasan kebangsaan di Jombang, BNPT juga memberikan wawasan kebangsaan kepada Patriot Garuda Nusantara di Lamongan pada Rabu (15/12).