Jangan sampai ada warga menerima booster, tapi banyak warga lain sama sekali tidak memperoleh vaksin hanya karena tinggal di wilayah terpencil atau sulit mengakses vaksin.  

"Jadi, pemerintah yang memiliki sumber daya perlu memberi perhatian dan mendukung vaksinasi kelompok rentan," kata dia. 

Memang kata dia, memberikan vaksin pada masyarakat adat dan kelompok rentan tidak mudah. 

Mereka jelas menghadapi beragam kendala, mulai dari hoaks, sosialisasi, data, penyelenggaraan, hingga akses ke lokasi vaksinasi.

Baca juga: Antisipasi Varian Omicron, BIN Terus Genjot Vaksinasi Covid-19

Ketua Tanggap Darurat Aliansi Masyarakat Adat Nasional(AMAN) Annas Radin Syarif sanggup bersaksi ihwal kendala lokasi dan kondisi geografis yang membatasi kalangan masyarakat adat. 

Menurutnya lokasi akhirnya juga menyulitkan upaya sosialisasi untuk kalangan tersebut. 

"Kadang minat mereka untuk divaksin turun, karena lokasi vaksinasi jauh di kota,” kata Annas.

Sama halnya kalangan disabilitas, problem utamanya pun khas, yakni data. Menurut Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu data penyandang disabilitas pada dinas-dinas terkait begitu minim.

Dan bukan HWDI saja yang bersua dengan data tersebut. Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) demikian pula. 

Ini membuat OHANA harus mengumpulkan informasi sendiri dari komunitas penyandang disabilitas, sebagaimana diakui salah satu pendirinya.

"Di sisi lain, sentra-sentra vaksin terbatas karena tak dilengkapi dengan fasilitas pendukung bagi disabilitas," ujar Maulani. 

Petani dan nelayan sebagai bagian dari kelompok rentan bukan tanpa masalah. Mereka didera konflik terkait sumber daya alam. 

Menurut Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Edo Rakhman beban para petani, masyarakat adat, dan warga pesisir semakin berat karena mereka juga mesti menanggung akibat dari krisis iklim. 

"Untuk itu, mereka harus menjadi prioritas sasaran vaksinasi," katanya.