Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berbicara soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang saat ini masih di angka 20 persen.

Riza sempat mengatakan seharusnya ambang batas tersebut tak dipatok angkanya alias nol persen.

"Soal presidensial threshold Partai Gerindra di pemilu sebelumnya (Pemilu 2019) berharap parlemen thresholdnya 0 persen, begitu juga presidential thresholdnya. Tapi ini kan pemilu proses politiknya ada di DPR, karena kami waktu itu kalah, keinginan kami belum bisa terpenuhi," kata dia di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021).

Baca juga: Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD Di MPR Soroti Presidential Treshold

Untuk ke depan, Riza mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan memberikan pandangan soal presidential threshold ini.

Saat ini, ditambahkan Riza, Gerindra tengah menunggu pembahasan UU Pemilu di parlemen.

"Nanti pada saatnya Pak Prabowo dan jajaran akan menyampaikan apa yang jadi kebijakan Partai Gerindra ke depan, menyikapi pemilu ke depan," kata Riza.

Diketahui, pro kontra Presidential Threshold terjadi ketika Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pandangannya.

Hal itu disinggung Firli Bahuri saat memberikan materi di acara Silatnas dan Bimtek anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021) lalu.

"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. Tapi 0 persen dan 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi," kata Firli.

Menurut Firli, dengan PT 0 persen dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

Sebab, biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional.

Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.

Dengan keterbukaan, kata Firli, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi ataupun transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.

"Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu adanya politik yang mahal, tidak perlu," kata dia.