Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah belum menetapkan tarif resmi vaksinasi booster, khusus untuk vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri.

Hal ini merespons, informasi tarif vaksin yang telah beredar saat ini.

Ia mengatakan, informasi itu merupakan tarif vaksinasi di luar negeri, dimana masih berupa perkiraan rentang harga yang berlaku di beberapa negara.

“Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,“ katanya di Jakarta, Selasa (4/1/2021).

Baca juga: Kasus Omicron Bertambah, Kemenkes Imbau WNI untuk Tidak Bepergian ke Luar Negeri: Jangan Egois

Nadia melanjutkan, dalam proses penetapan harga harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun jenis dan dosis vaksin yang akan diberikan masih menunggu konfirmasi dan rekomendasi dari ITAGI dan studi riset booster yang sedang berjalan serta sesuai dengan persetujuan izin edar atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.

Pemberian vaksinasi booster tersebut diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, Lansia, peserta PBI, dan kelompok komorbid dengan immunocompromised.

Untuk vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri dapat dibiayai oleh perorangan atau badan usaha dan dilakukan di RS BUMN, RS Swasta, maupun klinik swasta

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan vaksinasi gratis dalam program pemerintah bagi Lansia, peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI, dan kelompok rentan lainnya.

Diketahui, pemerintah akan memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. diberlakukan pembayaran.