Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta jajarannya.

Mereka bersepakat untuk melakukan kerja sama pencegahan korupsi lewat berbagai kegiatan yaitu peningkatan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa dalam kondisi darurat. 

Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Audiensi dihadiri oleh Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan beserta jajaran Deputi BNPB dan diterima oleh jajaran pimpinan KPK, Sekretaris Jenderal serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. 

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan saat ini ada empat persoalan bangsa yang harus dihadapi yaitu bencana alam dan nonalam, bahaya narkoba, terorisme dan radikalisme, serta bahaya tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK Era Firli Bahuri Klaim Terjadi Peningkatan Pemulihan Aset 27 Persen

“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dalam penanganan bencana, lanjut Firli, ada salah satu sektor yang rawan korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa (PBJ). 

KPK sudah menangani banyak perkara terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk yang dilakukan saat bencana.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, BNPB harus bisa mengantisipasi agar korupsi PBJ ini tidak terjadi lagi dalam kondisi bencana.

Baca juga: BNPB: Bencana Tahun 2021 Turun Dibandingkan Tahun 2020, Tapi Dampaknya Naik

“BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” kata Alex.

Kepala BNPB Suharyanto sepakat untuk memberikan perhatian lebih pada proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana, serta meminta bantuan kepada KPK untuk memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai hal tersebut.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi,” ujarnya.