Terjaring OTT KPK, Golkar Siapkan Bantuan Hukum Jika Diminta Rahmat Effendi
Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi, dalam OTT itu Tim satgas KPK turut mengamankan Wali Kota Bekasi sekaligus kader Partai Golkar Rahmat Effendi dan pihak swasta.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Adies Kadir menyebut Rahmat Effendi sudah tidak memiliki jabatan di Golkar namun masih tetap kader Golkar.
Atas dasar itu, Adies menyatakan pihaknya bisa menyiapkan bantuan hukum bila Rahmat benar terjaring dalam OTT KPK dan membutuhkan bantuan hukum dari Golkar.
"Biasanya kalau kader Golkar memang kita siapkan bantuan hukum kalau yang bersangkutan menginginkan. Tapi ini kita masih lihat, cermati terkait seandainya benar," ucap Adies, kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Baca juga: KPK Gelar OTT di Bekasi, Sejumlah Pihak Dibawa ke Gedung Merah Putih
Adies enggan berkomentar lebih jauh soal kabar tertangkapnya Bang Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi.
Pihaknya bakal menunggu pengumuman resmi KPK terkait OTT tersebut.
Menurutnya, pengumuman resmi dari KPK dibutuhkan agar pihaknya mengetahui kasus yang menjerat Bang Pepen--sapaan akrab Rahmat Effendi, dan menentukan langkah yang akan diambil.
"Itu kan belum ada pengumuman resmi dari KPK. Jadi kami masih menunggu pengumuman resmi dari KPK, baru bisa mengambil langkah apa," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
