TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil dan kontroversi dari sosok Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Diketahui, pria yang akrab disapa Pepen ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin, Rabu (5/1/2022).

Dikutip dari Kompas.com, ditangkapnya Rahmat Effendi dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

“Benar, KPK telah melakukan giat tangkap tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Bekasi Jawa Barat siang hari ini (5/1/2022),” ucapnya.

Tidak hanya Rahmat Effendi, 11 orang lain juga ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait proyek dan lelang jabatan seperti dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Ridwan Kamil Prihatin: Integritas Harus Dijaga Baik-baik

Baca juga: Sederet Penghargaan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen sebelum Terjaring OTT KPK

“Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).

Profil Rahmad Effendi

Dikutip dari bekasikota.go.id, Rahmat Effendi lahir di Bekasi pada 3 Februari 1964.

Lalu dirinya saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bekasi sejak 3 Mei 2012 menggantikan Mochtar Mohamad yang terkena kasus korupsi.

Kemudian ia terpilih kembali dalam pilkada dan menjadi Wali Kota pada periode 2013-2018 serta periode 2018-2022.

Lalu dirinya juga merupakan pencetus terkait ide penggabungan Bekasi ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dan mengubah nama Bekasi menjadi Jakarta Tenggara seperti dikutip dari Wikipedia.

Ide ini berdasarkan anggapan dirinya jika Bekasi dianggap tak terurus selama masuk Provinsi Jawa Barat.

Hal ini menurutnya dikarenakan anggaran yang didapatkan saat ini terlalu sedikit yaitu Rp 6-7 triliun padahal menurutnya dibutukan Rp 12-15 triliun.

Lalu dikutip dari Tribunnews, Rahmat Effendi memiliki harta sebesar Rp 6.383.717.647.

Jumlah harta tersebut dilaporkannya pada 18 Februari 2021.

Harta itu didominasi dengan tanah dan bangunan dengan rincian 39 bidang yang tersebar di Bekasi dan Subang, Jawa Barat.

Selain itu Rahmat juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp 810 juta.

Kemudian ia juga memiliki rentetan pengalaman organisasi diantaranya:

- Ketua LKMD Pekayon Jaya

- Ketua PK Golkar Bekasi Selatan

- Ketua Perbasi Kota Bekasi

- Pengurus KONI Kota Bekasi

- Pengurus Daerah PSSI Jawa Barat

- Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar)

Kontroversi

Diktuip dari Kompas.com, Rachmat atau Pepen telah melakukan hal yang menjadi kontroversi seperti menggelar pesta ulang tahun di tengah situasi pandemi Covid-19.

Pesta tersebut digelar di vila pribadinya di kawasan Cisarua, Bogor pada 3 Februari 2021 lalu.

Bahkan pesta ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkot Bekasi ditambah diisi oleh organ tunggal sebagai pengisi acara.

Pesta pun akhirnya diketahui oleh perangkat desa setempat dari laporan sejumlah warga.

Laporan ini pun langsung ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP yang mendatangi lokasi acara dan memberikan teguran.

Kemudian acara langsung dihentikan lalu seluruh tamu pulang.

Selain itu baru-baru ini, Pemkot Bekasi juga mendapat kritik akibat alokasi anggaran yang mencapai Rp 1,1 miliar untuk pengadaan karangan bunga.

Pengadaan ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Terkait temuan dan kritik ini, Rahmat Effendi pun berkomentar jika pemberian ucapan karangan bunga menjadi salah satu bentuk perhatian Pemkot Bekasi kepada masyarakat.

Komentar tersebut dilontarkannya sehari sebelum terkena OTT oleh KPK.

Diketahui jika bunga tersebut digunakan untuk menyampaikan ucapan duka, ucapan selamat, ataupun peresmian sebuah acara.

“Jadi jangan dilihat nilainya tapi ini bentuk perhatian Kepala Daerah terhadap warganya,” terang Rachmat.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Ilham Rian Pratama/Daryono)(Kompas.com/Ihsanuddin)