Komisi IX Minta Pemerintah Prioritaskan Daerah yang Vaksin Dosis Pertama Belum 70 Persen
Netty Prasetiyani minta pemerintah tetap prioritaskan vaksinasi dosis lengkap kepada 70 persen target sasaran meskipun vaksinasi booster sudah dimulai
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap kepada 70 persen target sasaran meskipun vaksinasi booster sudah dimulai.
"Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat. Apalagi sampai pekan ini masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru 56,04 persen," kata Netty, kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).
"Pemerintah juga harus memastikan apakah cakupan vaksinasi ini sudah merata di daerah? Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah perdesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat," tambahnya.
Baca juga: 3 Kasus Siswa Positif Covid-19 di Jaktim, Bagaimana Nasib Pembelajaran Tatap Muka ?
Netty juga menyoroti masih banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat dan Papua.
"Jangan sampai daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70 persen. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi," ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Netty turut setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum.
Menurutnya vaksinasi merupakan game changer untuk melawan Pandemi Covid-19 terlepas berapapun dosis yang diberikan.
Baca juga: KSP: Kebijakan Vaksin Booster Gratis Tutup Peluang Permainan Harga di Lapangan
Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster.
"Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman Pandemi Covid-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis. Hal penting yang juga harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut," katanya.
