"Dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan misalnya, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan yang terbesar, yaitu 25 persen," kata dia.

Namun demikian, sambung Wapres, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan saat ini masih kecil, yakni sekitar 2,5 persen, di mana kontribusi terbesarnya sekitar 38 persen diperoleh dari industri pengolahan makanan dan minuman.

"Artinya, kebutuhan terbesar dalam rangka memenuhi sertifikasi halal produk nantinya berasal dari sektor makanan dan minuman," katanya.

Wapres berharap produk-produk dari Madura dapat segera menjadi bagian dari rantai pasok industri halal. Terlebih dengan telah adanya Kawasan Industri Halal (KIH) di Sidoarjo.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Pantau Perkembangan Papua

"Harapan besar kita tentu Pulau Madura akan menjadi salah satu pelopor bagi pengembangan riset produk halal, sekaligus gaya hidup halal di tanah air," ujar dia.

Sebelumnya, Rektor UTM Muhammad Syarif melaporkan bahwa inisiasi pembangungan Halal Center UTM dimulai sejak 2018 didasari hasil laporan penelitian di Madura yang menunjukkan adanya keprihatinan atas produk-produk ekonomi yang belum menerapkan prinsip-prinsip kehalalan dengan baik dan benar.

"Hal ini sangat memprihatinkan apalagi penduduk Madura yang mayoritas beragama Islam dan memegang teguh keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syarif menyampaikan bahwa Halal Center UTM telah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terdiri dari auditor berjumlah 34 orang, penyelia 20 orang, dan pendamping 140 orang yang semuanya telah bersertifikat.

"Kami juga sudah memiliki laboratorium pengujian halal. Potensi komoditas garam, jagung, rempah, sapi, dan pariwisata akan kami jadikan inisiasi lokasi pengembangan (produk) halal," ujarnya.

Karena itu, Syarif menyampaikan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, maka Madura kiranya dapat ditetapkan sebagai KIH.

"UTM mengajukan permohonan pemerintah pusat agar menetapkan Madura sebagai kawasan industri halal dan percepatan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) Madura," katanya.

Mendengar permohonan ini, Wapres pun menyambut baik dan meminta agar Pemda Jawa Timur membantu merealisasikannya.

"Saya menyambut baik apa yang tadi diusulkan supaya Madura ditetapkan juga sebagai KIH tersendiri," ucapnya.

Tampak hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, serta segenap sivitas akademika UTM.

Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.