Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bakal berkoordinasi dengan polisi militer jika ada oknum anggota yang terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan.

Burhanuddin menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil atau pihak swasta, bukan pada militer.

"Tentang perkara satelit Kemhan, dan untuk teman-teman tahu bahwa kami melakukan penyelidikan hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil. Tidak pada militer," kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2022).

Namun untuk menentukan apakah militer terlibat, Burhanuddin mengatakan perlu adanya rapat koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya berada di polisi militer. Kecuali, lanjut dia, nantinya ditentukan lain menjadi koneksitas.

"Untuk tahap apakah militer terlibat kami memerlukan tahap-tahap koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya ada pada polisi militer. Kecuali nanti ditentukan lain pada saat koneksitas. Tetapi yang kami tetap selidiki adalah sipilnya atau swastanya," tukas Burhanuddin.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyatakan bahwa perkara ini bakal diserahkan ke Puspom TNI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer jika nantinya ada oknum militer yang terlibat dalam dugaan korupsi satelit Kemenhan.

Baca juga: Jaksa Agung Tegaskan Tak Akan Usut Oknum TNI yang Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Satelit

"Dimana seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa bidang tindak pidana khusus akan terus berkoordinasi dalam progres penyidikan termasuk nanti ekspose atau gelar perkara yang dilakukan setelah hasil penyidikan cukup untuk menentukan tersangka," jelas dia.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang paling bertanggung jawab karena bertugas sebagai rekanan pelaksana dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit di Kemenhan.

Selain itu, kata Febrie, pihaknya juga telah melaksanakan penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Kemenhan.

Adapun penggeledahan dilakukan di pihak swasta yang juga sebagai rekanan pelaksana.

Baca juga: Terkuak, Kontrak Satelit Slot Orbit 123 Kemhan Dilakukan Lebih Dulu Sebelum Presiden Beri Arahan

"Penyidik mendalami peran dari awal dan melihat apakah perusahaan ini cukup dinilai mampu ketika diserahkan pekerjaan ini. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat proses pelaksanaan dari rekan pelaksana, dan ini masih pendalaman dan tentunya kita periksa dari rekanan pelaksana karena ini pihak yang kita anggap paling bertanggung jawab dan ini adalah pihak swasta,” pungkas Febrie.